Pengamat: Potongan DAK Tidak Terlalu Berdampak Pada Keuangan Daerah

Pontianak, thetanjungpuratimes.com Pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura Prof. Eddy Suratman mengatakan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berjumlah 10 persen tidak begitu berdampak serius bagi keuangan Daerah.

“Saya kira kebijakan menteri keuangan yang memangkas 10 persen DAK itu normal-normal saja, tidak masalah itu, kalau memang tidak ada uangnya bagaimana,” ujar dia di Pontianak, Selasa (13/9).

Edy menilai kebijakan itu diambil oleh karena kemampuan keuangan negara tahun 2016 ini terbatas, akibat dari penerimaan pajak yang tidak sesuai target, maka sudah seharusnya Pemerintah Daerah harus bisa menyesuaikan.

“Tidak selamanya keuangan negara berada pada jalur normal. Jadi,  pemerintah daerah harus menyesuaikan, karena dikurangi anggarannya, kemampuan keuangan  negara terbatas tahun ini,” jelas pria yang menjabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan ini.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa  hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah  harus dibangun atas dasar kepercayaan. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah pusat, karena kemampuan keuangan negara sedang dalam keadaan berkurang.

“Oleh karena itu tidak bisa dipaksakan, harus dipenuhi semua yang dijanjikan , maka ditundalah, ini kan ditunda ini bahasanya, bukan dipotong, mungkin itu akan dibayarkan tahun depan, kalau keuangan negara membaik,” tambahnya.

Ia pun menyarankan kepada pemerintah daerah, sebagai bentuk untuk mengantisipasi kebijakan menteri keuangan tersebut agar memangkas belanja non infrastruktur.

“Rapat-rapat itu disedikitkan, belanja konsumsi disedikitkan, belanja perjalanan dinas dikurangi, itu yang dikurangi, itu yang harus dikurangi, jangan panjang jalannya yang dikurangi, jangan yang dikurangi bangunan gedungnya, itu” imbuhnya.

Meskipun Dirinya tidak menampik ada sedikit dampak yang terjadi akbiat dipotongnya DAK tersebut.

“Akan berdampaklah sedikit dengan volume pekerjaan  namun tetap tidak ada dampak yang terlalu besar, kan cuma 10 persen, jadi biasa aja itu,” kata Dia.

Ia menjelaskan bahwa di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pasal 120 (1)  dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBD, Menteri keuangan selaku bendahara umum Negara, dapat melakukan penundaan, pemotongan, dan atau penghentian transfer ke daerah dan dana desa sebagian dan atau seluruhnya. (2)  transfer ke daerah dan dana desa yang penyalurannya ditunda sebagian fan atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pasal (1) diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggrakan dan disalurkan pada tahun anggran berikutnya.

“Jadi  kita harus paham, menteri keuangan tidak punya pilihan, kalau tidak ada uangnya, apa yang harus dibagikan,” pungkasnya.

(Agustiandi/dd)

Related Posts