DPRD Melawi Gelar Rapat Paripurna Bahas Tujuh Raperda

Melawi, thetanjungpuratimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Melawi menggelar rapat paripurna ke I masa sidang ke III tahun 2016, tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Melawi tahun 2016.

Paripurna tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti tujuh Raperda yang disampaikan Pemkab ke DPRD Melawi. Yang mana selanjutnya akan dibahas bersama dengan dengan DPRD Melawi, sesuai dengan aturan yang belaku.

Wakil Bupati Melawi pada paripurna itu mengatakan, Raperda tersebut merupakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk terus mengembangkan kemitraan demi kemaslahatan masyarakat di Melawi.

“Sebagai lembaga pemerintah daerah, DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” ungkapnya.

Untuk menjalin hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, perlu adanya kerjasama dan inisiatif sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Untuk itu, pada kesempatan ini kami sampaikan tujuh Raperda kabupaten Melawi, untuk dapat dibahas pada tingkat legislatif sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Raperda-raperda tersebut, yang pertama, tentang pertanggung jawabanan pelaksanaan APBD Melawi tahun 2015. Hal mana Perda tersebut merupakan potret atau gambaran kondisi keuangan pemerintah Melawi pada tahun 2015.

“Tujuannya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintahdalam meneliti akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik,” jelasnya.

Serta, lanjutnya, sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah yang telah dimandatkan para peraturan daerah tentang APBD.

“Ini juga sebagai wujud pelaksanaan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta taat kepada aturan dan perundang-undangan,” ucapnya.

Kemudian yang kedua yakni, Raperda tentang hari jadi kabupaten Melawi. Ketiga, tentang urusan kepemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Yang ke empat tentang pengawasan, pengelolaan dan pengusahaan budidaya burung walet.

“Kemudian yang kelima, tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 18 tahun 2014, terkait retibusi pengendalian menara telekomunikasi. Keenam, tentang pajak sarang burung walet, dan yang ketujuh, Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Melawi,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Melawi, DKluisen usai paripurna mengharapkan, setelah penyampaian ini, pihak DPRD bisa segera membahas Raperda tersebut, agar bisa selesai tepat waktu.

“Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembahasan Raperda ini semaksimal mungkin, sehingga bisa selesai sesuai target,” pungkasnya.

(Edi/dd)

 

Related Posts