Wiranto Jelaskan Alasan Penyusunan Paket Kebijakan Hukum

Wiranto

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan beberapa alasan yang melatarbelakangi rencana pembentukan paket kebijakan bidang hukum yang melingkupi instrumen hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum.

“Kalau kita melihat kondisi hukum saat ini, ketiganya perlu direformasi karena ada masalah yang ditemui,” kata dia sebelum memimpin rapat koordinasi tingkat menteri tentang paket kebijakan hukum di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (28/9).

Pertama, instrumen hukum masih banyak yang tumpang tindih dan tidak jelas sehingga perlu disederhanakan dengan menertibkan regulasi-regulasi yang berlaku di pemerintah pusat dan daerah.

Menganalogikan dengan paket kebijakan ekonomi yang ditujukan antara lain untuk menghapus ribuan undang-undang yang menghambat pertumbuhan ekonomi, Wiranto menyebut opsi serupa juga akan diterapkan di bidang hukum di mana revisi atau penghapusan instrumen-instrumen hukum dimungkinkan setelah melalui proses analisa menyeluruh.

Kedua, aparat penegak hukum akan dinilai kembali apakah sudah memiliki integritas dan kapasitas yang memadai.

“Nah kalau belum kan perlu perbaikan, maka tentu nanti reformasi hukum menyentuh itu,” kata mantan Panglima ABRI itu.

Ketiga, perlu dibangun kesadaran terhadap masyarakat bahwa mereka adalah salah satu pemangku kepentingan yang tidak bisa hanya menyerahkan sepenuhnya tugas penegakan hukum kepada pemerintah atau aparat karena masyarakat merupakan bagian dalam proses pembentukan budaya hukum yang baik.

“Hukum ini kesepakatan kolektif, termasuk masyarakat. Kalau semua mematuhi hukum negara akan tertib, tidak absurd antara benar dan salah. Mencari kepastian akan sukit tatkala hukumnya sendiri tidak jelas dalam praktiknya,” tutur Wiranto.

Melalui penyusunan paket kebijakan di bidang hukum, pemerintah berupaya membangun suatu budaya hukum baru yang diharapkan dapat lebih memberikan jaminan hukum kepada masyarakat.

“Kalau (budaya hukum) ini sudah terbangun akan berdampak pada investasi. Uang (investasi) akan masuk ke negara yang sistem hukumnya jelas,” kata Menko Polhukam.

(Ant/dd)

Related Posts