Ketersediaan BBM Sail Selat Karimata Dijamin Aman

Meski Sudah Turun, Pengecer Masih Jual BBM dengan Harga Lama

Kayong Utara, thetanjungpuratimes.com -Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong Utara memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memenuhi permintaan pasar pada perhelatan Sail Selat Karimata pada pertengahan Oktober mendatang  akan aman.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Energi, Yusrin saat menerima sejumlah awak media di ruang kerja, Rabu (28/9).

“Kemarin kami (ESDM KKU, Red.) sudah mengundang pihak yang terlibat, termasuk mengundang pihak Pertamina untuk kepastiannya, dan juga mengundang pihak SPBU yang ada. Dari rapat tersebut, menyangkut kesiapan minyak, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah, pada tingkat pangkalan tentunya, dikarenakan di Sukadana belum memiliki SPBU, telah ditunjuk beberapa pangkalan untuk men stock minyak. Yang juga telah dilengkapi dengan surat penunjukan,” ujar Yusrin.

Surat penunjukan yang dikeluarkan tersebut, sambungnya, merupakan hasil rapat dari tim yang juga melibatkan dari pihak Polres. Pangkalan yang ditunjuk ada sebanyak lima pangkalan, yang telah melalui seleksi dan peninjauan terhadap kelayakan lokasinya. Pihak pangkalan akan menyiapkan persediaan minyaknya dari 20 hingga 30 drum setiap harinya.

Sementara itu, dilanjutkan Yusrin, dari Pertamina sendiri, mereka telah mengambil langkah dengan memenfaatkan SPBN yang ada di Sukadana, yang memiliki dua tangki, yang mana salah satunya akan diisi BBM yang berjenis Pertalite.

“Ditingkat perizinan, hanya tinggal menunggu dari Balikpapan saja, ini info yang disampaikan oleh Sales Representatifnya Pertamina. Target ESDM minggu ini perizinannya sudah bisa keluar. Sehingga bisa segera dilakukan launching dan mengenalkan produknya. Kapasitas tangki yang akan digunakan tersebut sekitar 10 ribu Ton,” ujar dia lagi.

Jadi, lanjutnya, ini antisipasi yang akan disiapkan oleh pihak ESDM Kayong Utara, dalam menyongsong Sail Selat Karimata yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2016.

Selain itu, pihak ESDM juga telah melakukan kesepakatan dengan pihak pengkalan yang telah ditunjuk menyangkut ketentuan harga jual kepada para pengecer. Memang sebenarnya pihak Pemerintah Daerah tidak boleh mnegeluarkan standar harga untuk BBM. Karena harga eceran terendah itu ditetapkan oleh pemerintah, terakhirnya adalah di titik SPBU.

“Jika di luar itu, Pemda mengeluarkan harga, akan kena anulir sama Pemerintah Pusat. Yang ditetapkan di SPBU itu disebutnya HET, Harga Eceran Terendah. Diluar itu konteksnya sudah beda. Antisipasi yang kami lakukan hanya mengumpulkan pihak pangkalan, dan membuat kesepakatan saja. Dan kesepakatan kami terakhir dengan pihak pangkalan adalah Rp7.500,” pungkas Yusrin.
(Rizal/dd)

Related Posts