Awal Gemilang Reformasi Perpajakan

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Program amnesti pajak yang diluncurkan sejak Juli 2016 layak disebut sebagai pertaruhan momentum reformasi sistem perpajakan Tanah Air.

Sejak resmi dibuka pada 18 Juli 2016, kegiatan deklarasi, aliran tebusan dan repatriasi para wajib pajak memang sempat kendur di tengah jalan. Padahal, amnesti pajak digadang pemerintah sebagai pemecah kebuntuan dalam lika-liku masalah rendahnya penerimaan pajak selama ini.

Masalah mendasar seretnya pengumpulan pajak itu adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, dan basis data perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang tidak memadai.

Amnesti pajak dianggap menjadi kunci untuk memutakhirkan basis data pajak, sekaligus menjadi “jalan tengah” bagi para wajib pajak yang selama ini,–entah sengaja atau tidak sengaja–, tidak melaporkan total kekayaannya dengan benar.

Pengambilan pajak kepada masyarakat merupakan hak bagi negara untuk menjalankan kewajiban negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Di tengah harapan besar dimulainya reformasi pajak tersebut, realisasi amnesti pajak hingga 45 hari pertama masih jauh dari ekspetasi. Bank Indonesia bahkan sempat menurunkan proyeksi pengumpulan uang tebusan menjadi sebesar Rp21 triliun hingga berakhirnya amnesti pajak, dari perkiraan awal sebesar Rp54 trilliun.

“Hingga akhir 2016 sebesar Rp 18 triliun, sedangkan 2017 bertambah Rp3 triliun,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo, awal September lalu di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Saat dana tebusan dan repatriasi masih nisbi kecil, setali tiga uang, Kementerian Keuangan dan jajaran instansi terkait juga masih berjibaku menelurkan peraturan turunan Undang-Undang Pengampunan Pajak untuk mempertajam taji amnesti pajak.

Realitas itu membuat pemerintah harus lebih bekerja keras mensosialisasikan amnesti pajak. Ibaratnya, “Layar sudah terkembang, pantang untuk surut ke belakang”.

Awal reformasi pajak sudah dimulai, setelah proses alot pembahasan Rancangan UU Pengampunan Pajak di DPR. Pembangunan merata dan masif seperti dicita-citakan Presiden Joko Widodo membutuhkan pendapatan pajak yang memadai. Pun perekonomian yang belum sepenuhnya pulih saat ini juga membutuhkan suntikan aliran modal masuk dari repatriasi.

Tak ayal, sosialisasi amnesti pajak digencarkan berkali-kali lipat. Iming-iming tarif tebusan dan deklarasi paling rendah periode pertama terus didengungkan pemerintah.

Presiden Joko Widodo bahkan turun tangan langsung mengundang para konglomerat “kakap” ke Istana Kepresidenan untuk mensosialisasikan amnesti pajak, pada 22 September 2016 lalu.

Akhirnya, pada 10 hari terakhir periode pertama amnesti pajak, pesimisme amnesti pajak mulai memudar.

Uang tebusan yang hanya Rp2,8 triliun pada awal September 2016 naik menjadi Rp93,7 triliun di 30 September 2016. Artinya ada Rp90,9 triliun uang tebusan yang terkumpul dalam sebulan.

Namun, yang cukup mencengangkan adalah jumlah harta yang dideklarasikan wajib pajak mencapai Rp3.621 triliun, menurut data terakhir pada 30 September 2016.

Dibandingkan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia per akhir triwulan II-2016 yang sebesar Rp12.346 triliun, berarti harta yang tidak terendus oleh Ditjen Pajak selama ini adalah 29,3 persen dari PDB. Jumlah sebesar itu memperlihatkan potensi kas negara yang selama ini belum tergali untuk pembiayaan pembangunan.

“Potensi pajak masih sangat banyak. Selama ini basis data yang kami miliki dan kemampuan DJP untuk menyentuh kegiatan ekonomi masih sangat bisa diperbaiki,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pembenahan Basis Data Pajak Di samping motif peserta amnesti pajak, entah itu ketakutan pada sanksi, ataupun kesadaran menjelang era keterbukaan informasi, kontribusi mereka akan sangat membantu daya genjot penerimaan pajak untuk seterusnya.

Besarnya dana deklrasi yang belum menjadi basis data Ditjen Pajak itu akan dipadukan dengan data selama ini untuk mengidentifikasi total potensi penerimaan pajak. Dengan begitu, rencana pendapatan negara dalam APBN akan labih realistis dan membuat instrumen fiskal lebih kredibel.

Secara jangka pendek, dana tebusan dari amnesti pajak akan meningkatkan penerimaan negara sehingga defisit anggaran bisa ditekan.

Kemudian, dana tebusan dan repatriasi tersebut akan membuat likuiditas di pasar keuangan memadai, sehingga pembiayaan dari perbankan dan sektor keuangan dapat lebih lancar bagi pembangunan.

Secara jangka panjang, Presiden Joko Widodo menekankan amnesti pajak akan menjadi momentum yang baik untuk mereformasi sistem perpajakan terutama dalam memperluas basis data pajak maupun meningkatkan “tax ratio”.

Presiden juga mengatakan kesuksesan amnesti pajak di periode pertama mencerminkan kepercayaan masyarakat tinggi untuk berpartisipasi dalam reformasi pajak.

“Ini adalah sebuah kepercayaan, ada ‘trust’ dari masyarakat, dunia usaha, kepada pemerintah, khususnya di bidang perpajakan,” kata Presiden.

Total 347.033 wajib pajak telah mengikuti program amnesti pajak hingga batas akhir periode satu pada 30 September 2016 pukul 18.00 WIB.

Pajak, bersama bea dan cukai (perpajakan) adalah komponen penting pembentuk pendapatan negara. Mengambil jangka waktu lima tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak selalu meleset dari target.

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) selama lima tahun terakhir juga tidak pernah bisa melewati 11,0 persen. Pemerintah menargetkan “Tax ratio” sebesar 16 persen pada 2019.

“Selain untuk meningkatkan penerimaan negara dan membiayai proyek infrastruktur, keberhasilan program amnesti pajak sekaligus akan memperbaiki kredibilitas fiskal pemerintah,” imbuh Philip Wee, ekonom senior DBS Group Research.

Sri Mulyani meyakini tebusan dari amnesti pajak akan membantu pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp1.320 triliun pada tahun ini.

Dengan upaya pencapaian target pajak, maka diharapkan penyaluran belanja negara tidak akan terganggu.Belanja negara yang maksimal akan berkontrubsi positif untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi yang di akhir tahun diperkirakan dapat mencapai 5,2 persen.

“Karena amnesti pajak, penerimaan pajak meningkat cukup besar. Kita masih memiliki Oktober, November dan Desember, tiga bulan lagi. Insya Allah bisa mencapai target Rp1.320 triliun,” tuturnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memetakan proyek dan program untuk menyerap investasi dari dana repatriasi.

“Yang paling penting ke mana uang itu akan diinvestasi, kalau masuk ke perbankan itu bukan untuk menggerakkan ekonomi. Jadi Pemerintah siapkan proyek mana, apakah infrastruktur, apakah perumahan rakyat, atau bantu Usaha Kecil Menengah (UKM),” kata Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani.

Beriringan dengan masa amnesti pajak, reformasi sistem pajak juga akan diperluas dengan perubahan regulasi terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Related Posts