Anggaran 2017 Untuk Wujudkan Visi Misi Bupati

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini tengah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerahnya (SKPD).

Sasaran anggaran Kapuas Hulu pada tahun 2017 sendiri adalah mewujudkan percepatan pembangunan kebutuhan dasar di Bumi Uncak Kapuas, sebagaimana tertuang pada visi dan misi AM Nasir dan Antonius L Ain Pamero sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021.

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero menegaskan, KUA PPAS tahun depan harus mengarah pada kebutuhan pembangunan sekala prioritas dan mendasar.

Diantaranya adalah peningkatan infrastruktur dan pemenuhan listrik, termasuk pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya yang sudah jadi kebutuhan dasar di masyarakat.

“Seperti yang terprogram pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati, disitukan jelas untuk infrastruktur dasar itu memang hal prinsip,” kata Antonius L Ain Pamero, saat memimpin rapat pembahasan KUA PPAS SKPD bersama Sekda Kapuas Hulu, Muhammad Sukri, Rabu (12/10).

Wabup mengakui di Kapuas Hulu ini masih banyak desa yang belum bisa menikmatinya. Sama halnya dengan air bersih.

“Untuk itu Pemkab Kapuas Hulu akan berusaha mencari solusi untuk listrik masyarakat kedepannya. Kami juga berikan dana pada PDAM lagi, agar mereka bisa meningkatkan pelayanan air bersihnya ke masyarakat,” tegasnya.

Disinggung masalah pendapatan Asli Daerah (PAD), Wabup mengakui agak kesusahan mencapai target, apalagi sebagian kewenangan yang menjadi sumber PAD Kapuas Hulu sudah beralih ke Pemprov Kalbar. Maka dari itu, target PAD tahun depan akan menyesuaikan dengan realita yang ada.

“Kita sudah tahu sumber PAD yang ada, jadi kedepan kami tidak mau berlebihan menetapkan target PAD itu,” kata dia.

Wabup mengimbau agar Kepala SKPD dapat segera menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) paling lambat tanggal 24 Oktober, sebelum dibahas bersama dewan.

Wabup menambahkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kapuas Hulu sudah selesai pembahasannya bersama dewan bulan Agustus lalu. SOPD itu tinggal menunggu pengesahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Karena tahun depan kami sudah menggunakan SOPD baru. Oleh karena dalam penyusunan KUA PPAS tadi kami harus menyesuaikan siapa pejabatnya yang bertanggung jawab dalam RKA. Tapi sampai hari ini kami belum tahu kapan SOPD Kapuas Hulu itu disahkan dan kami masih menunggu,” tutupnya.

(yohanes/dd)

Related Posts