Prona 2016 di Melawi Capai 92 Persen

Melawi, thetanjungpuratimes.com – Realisasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2016, sudah mecapai 92 persen atau 819 persil dari target sebanyak 900 persil.

Meskipun belum semuanya dari realisasi tersebut diserahkan kepada masyarakat, namun pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Melawi menargetkan sebelum akhir tahun 2016, semua. Sudah diserahkan.

“Yang sudah diserahkan kepada masyarakat yakni berjumlah 326 persil. Sementara sisanya akan diserahkan segera mungkin. Sementara yang belum terealisasi, itu bukan karena tidak terlaksana, namun masih dalam proses,” kata Kepala BPN Melawi, Sigit Wahyudi saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (27/10).

Lebih lanjut, Sigit mengatakan, hasil realisasi serta dokumentasi penyerahan Prona tersebut, juga akan segera dikirim kepada Sistim Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) yang dilakukan secara online.

“Jadi kami juga mengejar agar penyerahan dilakukan segera mungkin, agar semuanya bisa dikirim ke SKMPP,” ucapnya.

Sementara untuk program sertifikat untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dari target sebanyak 150 persil. Sudah terealisasi 100 persen. Namun belum diserahkan semua, karena terkendala persyaratan pengaju yang belum lengkap.

“Banyak terkendala di SPT PBB nya, karena harus antri dan menunggu,” ucapnya.

Namun, program UKM juga akan segera diserahkannya sebelum akhir tahun. Sehingga program Prona dan UKM di BPN Melawi tidak lagi menunggak.

“Jika sudah selesai semua, tetap kita serahkan. Untuk UKM ini, satu dua paling hany ada 1 atau dua persil saja, karenakan hanya untuk pihak UKM saja,” ucapnya.

Kemudian terkait program IP4T, yang targetnya sebanyak 5000 bidang. Sigit mengatakan, masih dalam proses.

“IP4T ini, hanya sebatas menginventarisir atau mendata tanah-tanah warga yang belum memiliki sertifikat,” jelasnya.

Terkait program BPN ditahun 2017 mendatang, Sigit mengatakan, Melawi akan mendapatkan jumlah Prona sebanyak 2000 persil. Atau dua kali lipat lebih dari jumlah persil yang ada ditahun 2016 ini.

“Nah, kita akan melihat dijuknisnya yang baru. Apakah memang hanya untuk satu desa saja atau dilakukan pemerataan,” ucapnya.

Sigit berharap, dengan program pemerintah melalui BPN, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama membantu masyarakat yang tidak mampu dalam membuat sertifikat.

“Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang tidak mampu,” pungkasnya.

(Edi/Faisal)

Related Posts