Merusak Citra Era SBY untuk Jegal Agus

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Pengungkapan kasus dua menteri era SBY, Dahlan Iskan dan siti Fadilah Supari, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi minggu ini menjadi bahasan hangat di tengah masyarakat.

Bukan semata-mata soal kasus penyelewengan oleh kedua menteri, tapi perikutannya, yakni terkait rivalitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Megawati plus Presiden Jokowi. Entah mengapa dalam kasus tersebut masyarakat gamang untuk berani lantang menilai bahwa Dahlan dan Fadillah adalah orang jahat.

Masyarakat hanya berani menduga-duga bahwa mereka hanya melakukan kesalahan karena kurang teliti. Sebagai penanggung jawab, mereka terkena getahnya, demikian praduga masyarakat awam terhadap Dahlan dan Fadillah.

Mantan Dirut PLN dan Menteri BUMN, Dahlan kesetrum kasus korupsi pembangunan 21 gardu induk PLN pada 2011-2013 dan dugaan korupsi Program Bina Lingkungan Kementerian BUMN tahun 2012-2014. Ketika proyek itu bergulir, dia adalah kuasa pengguna anggaran. Proyek dimaksud adalah pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Korupsi terendus setelah BPK mengaudit program senilai Rp 1,06 triliun itu. Dalam audit lembaga pengawas keuangan negara tersebut, ada dugaan korupsi sebesar Rp 33,218 miliar.

Sementara itu, dalam kasus kedua, Dahlan diperiksa dalam perannya sebagai Menteri BUMN yang menerbitkan surat keputusan penerbitan proyek Program Bina Lingkungan di kementerian yang dipimpinnya. Proyek ini menghimpun dana sumbangan dari banyak perusahaan milik negara. Menurut BPK, dana yang terhimpun mencapai Rp 1,4 triliun, dan Rp 200 miliar di antaranya diduga digarong.

Sementara itu, penetapan mantan Menkes Fadilah Supari (66) disangka mendapat jatah dari hasil korupsi pengadaan Alkes I berupa Mandiri Traveller’s Cheque (MTC) senilai Rp1,275 miliar pada 2007. Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Polri, tapi akhirnya diambil KPK. Siti Fadilah dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 15, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 56 ayat 2 KUHP.

Penetapan tersangka terhadap Fadilah dinilai sejumlah pihak bernuansa politis bahkan ada unsur konspirasi. Fadilah adalah satu-satunya menteri yang berani meminta BIN (Badan Intelejen Negara) melakukan investigasi terhadap kegiatan operasi kapal riset militer ASNamru (Naval Medical Research Unit). Kapal ini termasuk lembaga yang menyuplai semua sampel virus penyakit yang ada di Indonesia. Menurut Fadilah, kapal Namru patut dicurigai karena sejak 1970 melakukan riset, jenis sampel penyakit apa saja yang mereka keluarkan dari Indonesia, tidak terkontrol. Para awak Namru punya kekebalan diplomatik.

Tuntutan terhadap Dahlan dan Supari oleh beberapa kalangan juga dicurigai, secara politis, untuk menghancurkan citra pemerintahan era SBY.

Apa dampak politisnya?

Semua orang tahu bahwa SBY dan Megawati adalah musuh bebuyutan dalam kancah politik Indonesia. Sebagai kepala partai penguasa, tak sulit untuk membuat pemegang tampuk pemerintahan terlibat dalam perseteruan tersebut. Terlebih, dinasti SBY berpeluang untuk bertahta kembali. Perang pernyataan antara Jokowi dan SBY di Medsos (Twitter dan Facebook) sudah beberapa kali terjadi, terutama sejak April 2015. Namun, menyeret bekas anak buah SBY ke penjara pasti menjadi amunisi dengan daya rusak lebih kuat.

SBY sangat jelas mengkader putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi politisi tulen, dengan memintanya keluar dari militer untuk bertarung di Pilkada DKI. Mudah ditebak bahwa yang diincar sebenarnya adalah kursi presiden, baik di 2019 atau Pilpres berikutnya. Agus masih unyu-unyu, masa depan politiknya masih sangat panjang. Oleh karena itu, Agus tidak dapat dianggap enteng dalam percaturan politik nasional.

Jadi, menyeret menteri-menteri SBY dinilai akan berpengaruh terhadap pengkerdilan suara Agus. Kita masih ingat, dukungan untuk Partai Demokrat hancur lebur di Pemilu 2014 karena sejumlah kasus korupsi petingginya: Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh dan M. Nazaruddin.

Jangka pendeknya, merusak citra para pejabat di era SBY akan berdampak pada suara Agus di Pilkada DKI, untuk memuluskan Ahok yang didukung penuh PDIP. Bagaimanapun, setiap persona adalah kepanjangan diri dari partai, dan Partai Demokrat identik dengan SBY dan keluarga.

Mantan Presiden AS  Woodrow Wilson (1856-1924) pernah berkata “Kesejahteraan harus dijadikan tema pertama dalam kampanye politik,” maka, sebaliknya, untuk menghancurkan citra politik, kasus korupsi agaknya harus menjadi pilihan.

(Rimanews/Faisal)

Related Posts