Membuka Kembali Kasus Munir

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2016, sejumlah organisasi pemantau hak asasi manusia di Tanah Air kembali mengingatkan pemerintah untuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Kasus Munir kembali mengemuka ketika Komisi Informasi Pusat memenangkan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terhadap Kementerian Sekretariat Negara terkait permohonan agar pemerintah memublikasikan laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir.

Aktivis HAM serta pendiri lembaga Kontras dan Imparsial, Munir Said Thalib, meninggal dunia dalam pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-974 yang sedang dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda, pada 7 September 2004.

Selama 12 tahun kasus ini seolah diselimuti awan tebal sehingga penuh misteri dan tidak jelas ujungnya. Pengusutan, penyelidikan, penyidikan, bahkan pengadilan telah digelar. Namun, siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus kematian Munir masih menjadi teka-teki.

Pollycarpus Budihari Prijanto, terpidana kasus pembunuhan Munir, pada Sabtu, 29 November 2014, telah keluar dari Lapas Sukamiskin, Jawa Barat, setelah resmi memperoleh pembebasan bersyarat.

Pollycarpus yang menjadi satu-satunya terpidana kasus itu, mendapatkan status bebas bersyarat setelah menjalani delapan tahun masa hukuman dari vonis 14 tahun penjara.

Pembunuhan Munir tersebut diduga dilakukan dengan cara peracunan. Pollycarpus berada dalam satu pesawat dengan almarhum Munir. Namun polisi menduga bahwa ia bukanlah tersangka utama, tetapi hanya berperan sebagai fasilitator.

Sementara itu, Mayor Jenderal TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono yang pernah menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Munir, pada 31 Desember 2008, dinyatakan bebas murni dari segala dakwaan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kini, setelah 12 tahun kasus tersebut, Kontras kembali mempertanyakan komitmen pemerintah untuk menuntaskan dan mengungkap kasus pembunuhan tersebut, dengan membuka hasil kerja yang sudah dilaporkan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir.

Dokumen TPF itu menjadi polemik setelah Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan gugatan Kontras dan meminta pemerintah untuk mengumumkan isi dokumen itu.

Dokumen itu sendiri diserahkan oleh anggota TPF Munir ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih menjabat Presiden pada 2005 lalu. SBY sendiri tidak pernah mengumumkan dokumen itu ke publik hingga akhir masa jabatannya.

Namun publik kemudian justru dikejutkan karena setelah dicek, ternyata dokumen tersebut tidak ada di Sekretariat Negara.

Pemerintah menyatakan Istana tidak memiliki dokumen laporan TPF tersebut. Dokumen itu disebut sejumlah pihak hilang di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Koordinator Kontras Haris Azhar mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi yang sebelumnya pernah menyampaikan pernyataan bahwa di Indonesia tidak ada praktik diskriminasi kepada kelompok minoritas. Presiden juga mendukung penuntasan kasus hukum kematian Munir.

Menurut Haris, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh TPF kasus Munir yang dibentuk pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa pembunuhan terhadap Munir melibatkan oknum tertentu.

“Meski demikian, hasil penyelidikan itu yang sejatinya bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan mengungkap kasus itu, alih-alih ditindaklanjuti tetapi hingga kini juga tidak kunjung dibuka dan diungkap ke publik,” katanya.

Hasil penyelidikan TPF itu sangat penting karena mengindikasikan adanya sejumlah kejanggalan dan sekaligus juga dugaan kuat bahwa pembunuhan itu diduga melibatkan pelaku lapangan dan dalang pembunuhan dalam institusi intelijen.

Mantan anggota TPF kasus Munir, Hendardi, mengatakan mantan anggota TPF tidak diperkenankan lagi memberikan informasi terkait isi dokumen itu, karena sesuai ketentuan, pemerintah yang harus mengumumkan isi dokumen kepada publik.

Menurut Hendardi, dokumen TPF sengaja dibuat sangat hati-hati, cermat untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau pembelokan kata-kata. Setiap alinea di dalam dokumen, diberikan nomor mulai dari angka nol. Dokumen pun berjumlah 55 halaman.

Segera Tuntaskan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mempersilakan Presiden Joko Widodo melanjutkan kasus tokoh hak asasi manusia Munir jika diperlukan.

“Selalu ada pintu untuk mencari kebenaran yang sejati, jika memang ada kebenaran yang belum terkuak, oleh karena itu saya mendukung langkah Presiden Jokowi jika akan melanjutkan kasus hukum ini, jika memang ada yang belum selesai,” katanya saat memberikan keterangan pers di Pendopo Puri Cikeas Bogor, Jawa Barat.

Dalam jumpa pers di kediamannya, SBY menyertakan sejumlah pejabat di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), antara lain mantan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, mantan Kepala BIN Syamsir Siregar, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Suyanto dan mantan ketua TPF Kasus Munir Marsudhi Hanafi.

Menurut SBY, pemerintah dan jajarannya sudah melakukan yang terbaik sesuai mekanisme yang seharusnya dilakukan pemerintah sesuai rekomendasi TPF Munir saat itu.

Pemerintah di bawah pimpinannya saat itu segera membentuk TPF Munir setelah melakukan serangkaian langkah penyelesaian kasus tersebut melalui instansi yang ditugaskan.

Ketika itu, SBY menyatakan pemerintah menganggap kasus tersebut adalah kasus yang serius dan mencoreng demokrasi Indonesia sehingga pemerintah secara serius pula memerintahkan pengusutan kasus tersebut secara tuntas.

SBY menyatakan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyelesaikan perkara pembunuhan Munir.

Sedangkan mantan Sekretaris Kabinet yang juga mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menuturkan sebelum pemerintahan Presiden SBY berakhir, dokumen-dokumen negara yang penting dan terpilih selama 10 tahun kepemimpinan SBY telah dikumpulkan dan diserahkan kepada lembaga kepresidenan dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sudi Silalahi telah menyerahkan salinan dokumen TPF itu kepada pemerintah. Salinan tersebut diyakini sesuai dengan naskah aslinya, setelah dilakukan pengecekan oleh sejumlah mantan TPF, termasuk Ketua TPF Munir, Marsudhi Hanafi.

Menurut Marsudhi Hanafi, ada enam eksemplar salinan dokumen yang diserahkan kepada Pemerintah SBY saat itu. Secara simbolik naskah pertama diserahkan kepada SBY sebagai Presiden saat itu dan disaksikan semua yang hadir dalam pertemuan pemerintah dengan TPF pada akhir Juni 2005.

Marsudhi mengakui nama mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono disebut masuk dalam hasil laporan TPF pembunuhan Munir. Hanya saja, saat TPF Munir bekerja, belum ada bukti yang cukup untuk terkait keterlibatan Hendropriyono.

Pemerintah Joko Widodo, ujarnya, bisa saja membuka kembali penyelidikan lanjutan atas kasus itu, kalau memang ditemukan bukti baru (novum).

Pelajaran Berharga Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib memang masih menyisakan duka mendalam, khususnya bagi keluarga yang menginginkan kasus ini segera terungkap.

Namun bagi bangsa Indonesia, hendaknya kasus ini dapat dijadikan suatu pelajaran agar meninggalkan cara-cara yang bersifat otoriter karena warga negara memiliki hak untuk memperoleh kebenaran, hak hidup, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman. Di sisi lain, Indonesia kini memiliki sistem pemerintahan demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi HAM seluruh masyarakat Indonesia.

Demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, hasil penyelidikan TPF kasus Munir sejatinya bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan mengungkap kasus itu secara tuntas.

Jika bukti baru kasus tersebut bisa diungkap maka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus pembunuhan Munir dapat dibuka kembali.

Kini publik pun menanti langkah Presiden Jokowi dan jajarannya untuk mengungkap isi dokumen TPF tersebut ke publik, sekaligus memerintahkan kepolisian dan kejaksaan melanjutkan proses hukum kasus Munir.

Mengungkap kasus ini secara tuntas dan mengadili dalangnya bukan hanya akan menunjukkan sejauh mana komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam penegakan HAM, tetapi juga menjadi tolok ukur bagi Indonesia sebagai negara demokrasi yang melindungi HAM.

(Ant/dd)

Related Posts