WNA Miliki E-KTP, Kesalahan Oknum RT

Pontianak, thetanjungpuratimes.com-Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak, Suparma, tidak bisa memastikan Kota Pontianak bersih dari Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP Elektronik.

“Secara tertib administrasi, karena hal ini berkaitan dengan oknum dari masyarakat yang mengurus administrasi kepada kita di sini, saya tidak bisa juga memastikan bahwa Pontianak ini bersih dari WNA yang memiliki E-KTP,” kata dia, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/11/2016) siang.

Menurutnya, masalah WNA yang memiliki E-KTP yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia baru-baru ini adalah kesalahan dari oknum yang paling bawah, seperti RT. Ketika segala sesuatu persyaratan telah mengacu kepada Undang-undang tentang kependudukan dan pencatatan sipil, sudah lengkap dan jelas, maka tidak ada alasan bagi Disdukcapil untuk tidak melayani permohonan E-KTP tersebut.

“Itulah yang menjadi persoalan, dokumen awal orang itu. Ketika dia mengurus proses administrasi kependudukan, prosesnya dari RT dulu, baru ke lurah. Jika KK nya sudah keliru, maka sampai ke pencetakan KTP ekektronik pun jadi keliru,” jelas Suparma.

Pada tahun lalu, lanjut Suparma, Kota Pontianak pernah menangani kasus WNA yang memiliki E-KTP. Warga Negara Malaysia yang bernama Syarif Muhammad, dia masuk dari Malaysia melalui Kabupaten Sambas. Disdukcapil Pontianak dan Imigrasi akhirnya memulangkan WNA asal Malaysia tersebut.

Belajar dari kejadian itu, kata dia, Disdukcapil Kota Pontianak rutin melakukan pertemuan untuk berkoordinasi dengan kelurahan dan kecamatan agar kasus-kasus seperti itu tidak terulang di Kota yang berjuluk Kota seribu parit ini. Pada tahun 2016 ini tidak ada ditemukan lagi kasus seperti itu terjadi di Kota Pontianak.

“Kita lakukan pertemuan dengan 29 kelurahan dan enam kecamatan di Pontianak, salah satu agenda yang kita bicarakan termasuk proses dokumentasi kependudukan, juga dokumen administrasi kependudukan,” tambahnya.

Dari koordinasi tersebut, ujarnya, dihasilkan semacam integritas data antara Disdukcapil dan Kelurahan sampai ke tingkat RT yang  tidak memungkinkan bobolnya sistem Disdukcapil Kota Pontianak yang berujung pada pembuatan E-KTP oleh WNA.

“Kita tetap upayakan agar kasus itu tidak terjadi di Pontianak, tapi saya juga tidak bisa pastikan, karena itu oknum,” pungkasnya.

(Agustiandi/Muhammad)

Related Posts