KPK: Seharusnya Perusahaan Bisa Dituntut Apabila Suap

Gedung KPK

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan menyatakan seharusnya perusahaan juga bisa dituntut apabila diketahui telah melakukan suap.

“Kita ketahui pemberi suap itu adalah untuk menjalankan kebijakan dari perusahannya, namun yang dikenakan itu hanya orang-orangnya, tidak pernah kita menuntut perusahaannya,” kata Pahala saat konferensi pers dalam acara International Business Integrity Conference (IBIC) 2016 di Jakarta, Rabu (16/11).

Ia juga menyatakan bahwa di Indonesia penindakan terhadap kasus korupsi masih terbatas untuk hal-hal yang melibatkan pejabat publik.

“Seharusnya juga didorong untuk fokus pencegahan di sektor swasta. Kalau swasta terkena kebanyakan dalam bentuk pengadaan barang,” ucap Pahala.

Ia menjelaskan belum lama ini telah selesai terkait simposium terakhir soal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang tanggung jawab pidana korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi.

“Ini dibuat bersama oleh Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan MA. Oleh karena itu diharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung punya pegangan atau pedoman terkait pidana korporasi,” ucap Pahala.

Sementara itu, isu-isu strategis dalam IBIC 2016 adalah mendorong peningkatan “Ease of Doing Business”, Transportasi, Akuntabilitas iklim bisnis di Indonesia seperti komitmen APH, K/L, dan sektor swasta untuk melakukan aksi kolaboratif membangun integritas.

Kemudian membangun implementasi MEA yang berintegrasi melalui pencegahan “cross border bribery”.

Selanjutnya, peran pemerintah, asosiasi bisnis, dan CSO membangun budaya antikorupsi, serta optimalisasi Indonesia Single Window System (INSW).

(Ant/dd)

Related Posts