Pemerintah Pusat Diminta Bersikap Terkait Bangunan Vila di Zona Netral

Sambas, thetanjungpuratimes.com – Anggota Komisi A DPRD kabupaten Sambas Lery Kurniawan Figo mengatakan, ditemukannya beberapa bangunan vila di zona netral perbatasan Indonesia-Malaysia seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

“Atas hal tersebut pemerintah pusat diminta segera beraksi dengan menurunkan tim melakukan pengecekan di lapangan,” ujar Figo, Sabtu (26/11)

Masalah ini menurut Figo berhubungan dengan martabat dan kedaulatan kita sebagai warga negara Indonesia dalam bingkai NKRI. Pemerintah Malaysia tegas Figo, secara sepihak telah melanggar perjanjian bilateral dengan membangun sejumlah vila zona bebas perbatasan dua negara.

Daerah perbatasan sebut Figo,merupakan daerah rawan dan benteng terdepan dalam mempertahankan wilayah NKRI dari rongrongan negara lain. Sesuai dengan program nawacita presiden, sudah semestinya daerah perbatasan seperti perbatasan di Temajuk kabupaten Sambas mendapat perhatian dan bantuan khusus dan lebih diprioritaskan.

“Akan tetapi kenyataannya, masih banyak permasalahan yang semestinya dibenahi diantaranya infrastruktur, telekomunikasi, energi listrik dan pengembangan potensi pariwisata,” sebut Figo.

Pantai Temajuk jelas Figo, sudah merupakan daerah strategis nasional pariwisata. Keindahannya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan karena keindahannya, ada yang mengatakan pantai Temajuk sepotong surga di ekor Kalimantan.

“Selain itu, pantai Temajuk juga mempunyai mempunyai spesies penyu yang unik dan hampir punah. Sungguh potensi tersebut layak dikembangkan,” jelas Figo.

Figo mengungkapkan diantara terbatasnya kewenangan penegak hukum di zona netral tersebut, terselip masalah sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

“Kita berharap Kunjungan kerja komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie ke daerah perbatasan beberapa waktu lalu. Dapat menyampaikan kondisi dan permasalahan yang ada di daerah perbatasan, kepada kementerian dan komisi yang menangani masalah tersebut di DPR RI. Lantaran masalah tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat,” kata Figo.

(Gindra/dd)

Related Posts