Pengamat : Moratorium UN Bisa Menghemat Anggaran

Pontianak,  thetanjungpuratimes.com-Pengamat Pendidikan Universitas Tanjungpura (Untan) Dr Aswandi, mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI melakukan moratorium penyelenggaraan Ujian Nasional (UN).

Menurut Dr Aswandi, moratorium tersebut akan bisa menghemat anggaran, sebab UN bisa menyedot anggaran Rp500 miliar per tahunnya, yang dinilai tidak memberikan manfaat yang setimpal.

“Saya kira tidak masalah UN dihapuskan, karena untuk prinsip efesiensi,” katanya, Senin (28/11).

Apalagi lanjut dia, seluruh daerah sudah menerapkan wajib belajar sembilan tahun, kemudian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah wajib belajar 12 tahun.

“Jadi artinya tamatan SD harus melanjutkan ke SMP, dari SMP ke SMA, tidak ada yang tinggal kelas lagi. Jika sudah wajib seperti itu mengapa harus ada ujian, jadi saya fikir penghapusan UN dampaknya tidak terlalu besar,” paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan, dalam aturan hukum atau Undang-Undang khusus pendidikan, jelas diamanatkan bahwa evaluasi dilaksankan oleh guru.

“Jadi mengapa tidak dipercayakan saja dengan guru, tinggal bagaimana guru dituntut dapat mengajar dengan baik serta memiliki kemampuan mengevaluasi pelajar dengan baik. Evaluasi itu penting, ujian itu penting. Tapi yang dipermasalahkan ini kan UN yang setahun sekali setelah satu jenjang sekolah tuntas, dan di negara lain juga banyak yang tidak ada UN itu, tapi bukan artinya tidak mengevaluasi,” paparnya.

Model ujian akhir setelah tamat sekolah menurutnya tidak terlalu efektif. Karena itu akan lebih baik jika perubahan dari evaluasi sumatif menjadi formatif. Evaluasi formatif adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, guna memperoleh umpan balik dari upaya pengajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuannya sebagai dasar untuk memperbaiki produktifitas belajar mengajar.

“Model seperti ini tidak perlu menunggu setahun atau diakhir jenjang pendidikan, bisa dilakukan guru sehari-hari, semisal tiga hari sekali,” jelasnya.

Guru mengajar harus betul-betul tuntas bagi seluruh muridnya. Jika ada kekurangan langsung evaluasi dan remedial. Bagi yang lemah wajib mendapatkan tambahan pengajaran.

“Kondisi sekarang mengapa masih ada anak yang kurang dan nilai ujiannya rendah, itu karena dia belajar dengan kebingungan. Belajar satu materi belum mengerti lanjut belajar yang lain terus bertumpuk seperti itu hingga menghadapi UN,” paparnya.

Akan tetapi, untuk penerapan penghapusan Unas ini menurut Aswandi tetap harus bertahap. Tidak bisa langsung bombastis diberlakukan ke semua sekolah dan semua jenjang pendidikan. Harus diuji lebih dulu, semisal ke sekolah-sekolah yang sudah mengejar standar nasional pendidikan.

Menteri juga diharapkan harus bijak, tidak setiap kebijakan bisa tuntas dalam satu periode jabatan. Melainkan bisa dilanjutkan dan dikembangkan dengan pemegang jabatan selanjutnya.

“Harus dibiasakan jika ada kebijakan baru dimulai bertahap dan ada evaluasi. Ini kan bukan membuat mesin atau barang yang mudah dibongkar pasang tapi mendidik manusia, jadi jika tidak hati-hati bisa fatal,” pungkasnya.

(Agustiandi/Muhammad)

Related Posts