Forum Masyarakat Peduli Informasi di Mempawah Terbentuk

Mempawah, thetanjungpuratimes.com– Pemerintah Kabupaten Mempawah bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menggelar diskusi publik di Wisma Chandramidi Mempawah, Selasa (6/11).

Kegiatan itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Mochrizal, diskusi dirangkaikan dengan pembentukan Forum Masyarakat Peduli Keterbukaan Informasi. Terpilih sebagai ketua penasihat forum H. Wahidi dan ketua pengurus Muhammad Hatta.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Chatarina Pancer Istiyani mengungkapkan Mempawah menjadi daerah kedua di Kalimantan Barat yang membentuk forum setelah Kabupaten Bengkayang.

“Pembentukan forum didasarkan keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi, sehingga inilah yang menjadi dasar Komisi Informasi Provinsi menggagas pembentukan Forum Masyarakat Peduli Keterbukaan Informasi Publik di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Chatarina berharap forum akan menjadi wadah interaksi berbagai unsur masyarakat sekaligus berfungsi memantau apakah badan publik di daerah telah menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dalam konteks keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik kini telah menjadi keharusan. Sebab, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosial individu.

“Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,” tuturnya.

Sekretaris Daerah Mochrizal menyambut baik pembentukan forum masyarakat peduli keterbukaan informasi publik. Menurutnya, hal itu bagian dari upaya implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik di Kabupaten Mempawah.

Ia mengatakan tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

“Karena itu pemerintah juga dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat dalam hal informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya.

Salah satu peserta diskusi, Mohlis Saka, berharap undang-undang keterbukaan informasi publik dapat diterapkan secara konkret di Kabupaten Mempawah.

Menurut dia, setiap badan publik termasuk institusi pemerintah wajib memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap permohonan informasi dari masyarakat, sepanjang informasi yang diminta memang sifatnya bisa diberikan,” kata Sekretaris Lembaga Konsultasi Pengkajian Bantuan Hukum Mempawah itu.

Ketua Forum Pasar Rakyat Antibar Aryadi M. Nuh mewanti-wanti agar undang-undang keterbukaan informasi publik dipergunakan secara bertanggung jawab.

Menurutnya, keberadaan undang-undang tersebut jangan malah dimanfaatkan secara tidak bijak demi kepentingan-kepentingan tertentu.

“Harus kita cermati betul semangat dari undang-undang ini. Jangan undang-undang ini malah dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak semestinya,” ucapnya.

(Hamzah/Faisal)

 

Related Posts