Raih Predikat WTP, Daerah Bisa Dapat Insentif Hingga Rp100 Miliar Pertahun

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Michael Jeno mengimbau kepada seluruh kepala daerah di Kalbar untuk meraih status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Michael, jika bupati/wali kota dalam suatu daerah, bisa mendapatkan status atau predikat WTP, maka akan mendapatkan reward/insentif yaitu Rp10 sampai Rp100 miliar dari pemerintah pusat pertahunnya.

“Kita ambil rata-rata Rp60 miliar lah,  dan itu fokus, langsung kepada infrastruktur, ini akan berdampak pada pembangunan di suatu daerah, karena dana insentif itu memang difokuskan untuk infrastruktur,” paparnya ketika dihubungi,  Selasa (27/12).

Ia menjabarkan APBD suatu daerah tidak seluruhnya dibelanjakan untuk infrastruktur, maka dengan predikat WTP tersebut akan dapat membantu daerah meningkatkan pembangunan pada wilayahnya.

“Dalam masa kepemimpinannya sebagai bupati, dia dapat status WTP terus selama lima tahun, kita bisa bayangkan Rp60 miliar kali lima,  Rp300 miliar, kita bisa bayangkan,  dia bisa bangun jalan,  irigasi, jembatan dan sebagainya, karena dana insentif ini langsung fokus pada pembangunan infrastruktur,” paparnya.

Sekali lagi, ia menghimbau kepada kepala daerah untuk mengejar predikat WTP. Karena selama ini, kata Michael, banyak kepala daeah yang mengeluh dengan minimnya dana tranfer dari pusat. Dengan adanya dana insentif tersebut maka harus dimanfaatkan oleh bupati/wali kota, tentu dengan pengelolaan keuangan yang tertib transparan dan akuntabel sehingga mendapatkan predikat tersebut.

Lebih jauh ia mengatakan untuk mendapatkan predikat WTP, pemerintah daerah bisa meminta bimbingan kepada auditor dari BPK. Selain niat kuat dari internal pemerintah juga harus meminta bimbingan kepada pihak BPK.

“Dari pihak BPK sudah membuka tangan,  kalau memang mau dibimbing, supaya bisa mendapatkan status WTP,” tambahnya.

Michael Jeno yang merupakan komisi XI DPR RI ini, juga membuka tangan bagi tujuh kabupaten/kota di Kalbar yang belum mengapa predikat WTP.

“Mari silahkan kita membuka komunikasi nanti apa yang bisa saya bantu, kita komunikasikan sehingga hasilnya bisa mendapatkan WTP,  dan bisa mendapatkan reword berupa dana insentif daerah yang spesifik untuk pembangunan infrastruktur, ” paparnya.

Berdasarkan Data BPK Provinsi Kalimantan Barat ada tujuh dari 14 kabupaten/kota yang belum mendapatkan status WTP, ketujuh kabupaten/kota tersebut adalah Kota Singkawang,  Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Melawi, Mempawah, dan Kabupaten Sambas.

(Agustiandi/dd)

Related Posts