Kenapa Mendagri Belum Berhentikan Ahok?

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Komisi II DPR mempertanyakan sikap Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang belum mengeluarkan surat pemberhentian gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatannya meskipun Ahok sudah menjadi terdakwa kasus penistaan agama.

“Karena ini sudah hampir 2 minggu. Kalau sudah terdakwa harus segera dinonaktifkan, Mendagri harus bersikap tegas,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Riza Patria Riza.

“Kalau dasarnya cuti sebenarnya tidak relevan, tidak ada hubungannya dengan cuti karena kan tidak melakukan aktivitas. Tapi kan tidak ada aturan untuk penonaktifan seorang terdakwa harus menunggu cuti selesai, enggak ada aturan begitu. Artinya orang yang aktif-tidak aktif (cuti) ya harus sama perlakuannya,” sambungnya.

Hingga saat ini, Ahok sudah menjalani tiga kali persidangan perkara penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang pertama, dakwaan sekaligus pembacaan nota keberatan Ahok dan kuasa hukum, kedua, jawaban atas eksepsi Ahok dan pengacara, dan kemarin pembacakan putusan sela. Majelis hakim menolak seluruh eksepsi Ahok dan kuasa hukumnya serta memutuskan sidang dilanjut ke pokok perkara.

Sidang Ahok akan dilanjutkan ke agenda pemeriksaan saksi-saksi, pembacaan tuntutan, replik dan duplik, dan putusan. Mengingat bakal panjangnya masa persidangan, Ahok kemarin menyatakan pasrah jika dirinya tidak bisa lagi menjabat sebagai gubernur Jakarta.

Riza menenggarai, sikap Mendagri yang belum juga mengeluarkan surat pemberhentian Ahok lantaran dipengaruhi kepentingan politik. Sebagaimana diketahui, Tjahjo adalah politisi senior PDI Perjuangan.

“Kita tahu Mendagri dari PDIP dan PDIP mendukung Ahok. Justru itu tantangan menteri kabinet dari partai politik, dia harus bisa membedakan tugas sebagai menteri dan kader parpol. Sebagai menteri dia harus melayani seluruh masyarakat, bukan masyarakat partai tertentu. Dia sudah berjanji melindungi, mengayomi dan melayani sleuruh masyarakat bangsa,” kata Riza.

Jika kemudian Mendagri beralasan belum mengeluarkan surat pemberhentian Ahok karena alasan belum ada nomor perkara pada kasus Ahok yang sedang bergulir di pengadilan, Riza berpendapat, seharusnya Kemendagri yang menjemput bola.

“Jangan sampai orang menjadi bertanya-tanya, Pak Mendagri jadi di posisi sulit,” ungkap Riza.

(Rimanews/Faisal)

Related Posts