Pengaduan Kasus Kekerasan Anak di Kalbar Meningkat, KPAID Malah Ditutup

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2016, masa kepengurusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalimantan Barat berakhir.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Barat nomor 105/ BP3AKB/ 2014 tertanggal 30 Januari 2014, tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalimantan Barat Achmad Husainie menyampaikan bahwa KPAID pada tahun 2017 akan berubah nama yaitu Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar, namun sampai dengan hari ini, belum ada perekrutan kepengurusan baru yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalbar.

“Jadi kami pastikan, KPAID atau nantinya disebut KPPAD, sejak tahun 2017 tidak memiliki pengurus. Kami juga tidak bisa melanjutkan tugas kami, karena kami bekerja sesuai dengan mandat atau SK sebelumnya. Dengan ini kami sampaikan, terhitung tanggal 1 Januari 2017, Kantor KPAID Kalbar dinyatakan ditutup,” sebut Achmad Husainie, di Pontianak Sabtu (31/12).

Sejak tahun 2011 sampai 2016, Jumlah kasus yang diterima KPAID Kalbar cukup banyak, yang berasal dari 14 kabupaten/kota seluruh Kalimantan Barat.

Secara penyelesaian kasus, sebut Husainie bisa dikatakan KPAID Kalbar bisa menyelesaikan 90 persen lebih kasus selama periode tersebut. Namun dengan banyaknya kasus kekerasan anak di Provinsi Kalbar tersebut, lembaga yang menaungi hak-hak anak ini malah ditutup oleh pemerintah, dengan tidak adanya perekrutan pengurus yang dilakukan.

“Sepanjang tahun 2016 saja, jumlah kasus yang diterima KPAID Kalbar sebanyak 88 kasus, 94,57 persen diantaranya bisa terselesaikan, sisanya 5,43 persen masih dalam proses penyelesaian,” jelasnya.

Berdasarkan data, pengaduan kasus anak yang diterima KPAID Kalbar lima tahun terakhir sampai tahun 2016 cendrung meningkat. Pada tahun 2011 sebanyak 39 kasus, tahun 2012 berjumlah 55 kasus, tahun 2013 ada 56 kasus.

“Sementara pada tahun 2014 jumlah pengaduan masih meningkat yaitu 83 kasus, tahun 2015 juga mengalami peningkatan menjadi 106 kasus, sedagkan tahun 2016 ada 88 kasus,” terangnya.

Dengan tidak adanya aktivitas KPAID Kalbar terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 besok, maka sesuai dengan undang-undang 35 tahun 2014 yang intinya negara bertanggung jawab atas perlindungan anak, maka kewenangan tersebut akan tetap dibebankan kepada negara.

“Dalam hal ini perlu penerjemahan, negara itu siapa, kalau turunan dari pusat, berarti pemerintah provinsi, pemerintah provinsi, ada turunan lagi ada institusi yang punya spesialis ke situ yaitu BP3AKP, tapi ini saya tidak tahu kalau secara konkritnya, berlaku tidak hal itu, karena lembaga independen yang telah disepakati dibentuk KPAID sudah tidak ada lagi,” paparnya.

Setidaknya, lanjut Achmad Husainie, ada tiga kesimpulan yang bisa disampaikan yaitu penyelenggaraan perlindungan anak di Kalbar, harus dilakukan secara bersinergi, kerjasama dan saling mendukung oleh seluruh komponen elemen masyarakat, yang secara bersama-sama melindungi anak-anak di Kalbar, dari segala macam bentuk perlakuan buruk, menyimpang, kekerasan dan penyiksaan dalam bentuk fisik dan psikis.

“Diperlukan dukungan keleluasaan anggaran dan kebijakan, dalam hal pembentukan kesekretariatan sebagai pendukung, baik secara administrasi maupun pelaporan keuangan dan lain-lain, yang diperlukan komisioner untuk mendukung terselenggaranya tugas-tugas secara optimal,” ucapnya.

Dijelaskannya, ketiga, kasus-kasus yang menjadi perhatian selama tahun 2016, adalah kejahatan seksual dan hak kuasa asuh. Diperlukan kesadaran yang sungguh-sungguh, serta bertanggungjawab bagi setiap orangtua, untuk melindungi anaknya dari kejahatan seksual maupun penelantaran anak akibat perceraian.

(Agustiandi/Faisal)

Related Posts