Pengamat Ingatkan Pemda, SILPA Jangan Banyak Disimpan di Bank Daerah

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura (Untan), Prof Dr Eddy Suratman, mengatakan, meningkatnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di daerah yang disimpan di Bank daerah sehingga menimbulkan kekhawatiran Menteri Keuangan dan Presiden Jokowi, sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PKM) No 235 Tahun 2015 tentang kebijakan konversi transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk non tunai.

“Presiden Jokowi juga menyuruh menteri keuangan untuk mengambil kebijakan untuk mengurangi SILPA yang disimpan di bank-bank ini dengan cara PMK 235 Tahun 2015 yang isinya adalah kebijakan konversi transfer dana alokasi umum dan dana bagi hasil dalam bentuk non tunai,” jelasnya.

Dengan dikeluarkannya PMK No 235 tahun 2015 ini guna untuk mengurangi peningkatan SILPA yang disimpan di Bank daerah sehingga terjadinya pengendapan uang.

Dalam peraturan ini jika daerah memiliki SILPA yang di simpan di Bank daerah dalam jumlah yang tidak wajar maka untuk Dana Alokasi Umum (DAU) akan ditunda pemberiannya dan peraturan ini sudah mulai berlaku sejak Januari 2016.

“Jadi kalau misalnya daerah yang memiliki SILPA tidak wajar maka DAU akan ditahan, jadi pembangunan menggunakan SILPA yang masih ada di Bank,” jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan, yang dimaksud jumlah simpanan tidak wajar itu adalah jika jumlah simpanan pemerintah daerah di Bank daerah melampaui jumlah operasional yang dibutuhkan, jika jumlah simpanan di Bank daerah melampaui jumlah belanja modal dan ketika jumlah simpanan melampaui jumlah untuk belanja modal tiga bulan, maka DAU akan ditahan dengan kata lain tidak ditranfer ke daerah, karena daerah masih mempunyai simpanan yang cukup jadi tidak memerlukan bantuan DAU.

“Jadi kalau misalnya daerah yang kaya raya punya alokasi dana yang besar maka DAU nya akan ditahan. Jadi pakai dulu uang yang banyak itu baru minta DAU kan masih banyak simpanan di bank. Oleh karena itu semua daerah berlomba lomba untuk belanja,” jelasnya.

Bank sekarang sudah sangat terbuka, jadi jika uang yang disimpan di Bank tidak bisa dimanipulasi oleh daerah, karena akan diawasi langsung oleh pemerintah pusat apalagi dengan teknologi yang maju saat ini, pemerintah daerah tidak akan bisa macam-macam.

“Tidak bisa macam-macam pemerintah pusat bisa cek tabungan masih banyak. Menteri Keuangan Sri Mulyani ini tegas, jangankan Gubernur dan Bupati, Menteri saja takut. Sehingga tahun ini saya perkirakan daerah-daerah akan belanja semaksimal mungkin,” ujarnya.

(Matilda/Muh)

Related Posts