Tahun 2017, Sebanyak 17 Desa di Sambas akan Gelar Pilkades

86 Desa di Landak akan Ikuti Pilkades Serentak

Sambas, thetanjungpuratimes.com – Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sambas, Yusran mengatakan sejumlah desa di kabupaten Sambas untuk tahun 2017 akan kembali menggelar pemilihan kepala desa serentak.

“Untuk tahun ini, sekitar 17 desa di Kabupaten Sambas akan menggelar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahap ke dua,” katanya, Kamis (2/2).

Disebutkan dalam pesta demokrasi tingkat desa, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, para Calon Kepala desa tidak harus berdasarkan domisili.

Diakui Yusran untuk pemilihan Kepala Desa di Sambas memang  peminatnya sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya calon yang ikut di Pilkades serentak yang pernah dilaksanakan.

“Dari Pilkades tahun 2015 lalu peminatnya cukup ramai, karena dari yang pernah digelar ada sekitar 45 desa yang menggelar Pilkades. Calon Kades yang ikut dalam Pilkades lebih dari seratus orang,” ujar Yusran.

Dirinya memperkirakan, untuk tahap ke dua ini jumlah peserta Pilkades bisa meningkat. Terlebih Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terkait aturan domisili bagi calon kepala desa yang diajukan oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

Dikatakan Yusran, dengan adanya keputusan MK tersebut. Warga desa B misalnya, ingin mencalonkan diri sebagai Calon Kepala desa di desa A, itu diperbolehkan.

“Silahkan berkompetisi dalam Pilkades, dan untuk tahap ke dua rencananya mulai di gelar Oktober 2017,” kata Yusran.

Diketahui Dalam putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang disampaikan Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan hakim konstitusi lainnya menganggap Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon menguji konstitusionalitas norma “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” yang termaktub dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Desa.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mahkamah menjelaskan masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat adat. Status desa dalam UU Desa kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah, peraturan desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan, dalam arti peraturan yang  melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi.

Oleh sebab itu, sudah seyogyanya pemilihan “kepada desa dan perangkat desa” tidak perlu dibatasi dengan syarat calon kepala desa atau calon perangkat desa harus “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”.

Hal tersebut sejalan dengan rezim pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat.

(Gindra/Faisal)

Related Posts