Dugaan Korupsi Tiga Triliun Pejabat PT Antam ?

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Bareskrim Mabes Polri saat ini tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang/TPPU (money laundering) di PT Aneka Tambang atau Antam sebesar tiga triliun rupiah, demikian seorang pejabat di Mabes Polri.

Dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Antam ini terjadi pada proyek jasa penambangan dan pengangkutan nikel oleh PT YBB, selama 13 tahun sejak 2001. Selama rentang waktu itu, diduga terjadi lima tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga tiga triliun.

Direktur Tipideksus Bareskrim, Brigjen Agung Setya, saat diklarifikasi Rimanews membenarkan adanya penyelidikan dugaan pencucian uang dalam kasus tersebut. “Kasus ini memang tengah kami tangani. Saat ini dalam proses penyelidikan. Beberapa pihak telah diklarifikasi dan dalam proses pendalaman,” kata Agung.

Dari data yang dikumpulkan Rimanews, PT YBB adalah kependekan dari PT Yudhistira Bumi Bhakti. Perusahaan ini sudah ditutup dan sempat berkantor di Gedung I Antam di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Ada pun Antam adalah perusahaan pertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia (65%) dan masyarakat (35%) dan berkantor di Gedung Antam Jalan TB. Simatupang.

Dugaan korupsi di Antam menggunakan modus penggelembungan harga (mark up) dan proses lelang yang tidak sesuai kaidah pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah.

Dari semua proses itu, Antam menunjuk langsung Yudistira Bumi Bhakti pada tahun 2000 di daerah Tanjung Buli, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Pada awal tahun 2001, Yudistira Bumi Bhakti mendapat kontrak dari Antam untuk melakukan penambangan nikel selama 3,5 tahun senilai US$ 20 juta.

Saat kontrak berakhir pada pertengahan 2004, Antam kembali menunjuk PT Yudistira Bumi Bhakti untuk proyek yang sama selama tiga tahun senilai US$ 30 juta. Penunjukan langsung Antam kepada Yudistira Bumi Bhakti kembali terjadi tiga tahun berikutnya dengan nilai kontrak US$ 85 juta selama dua tahun.

Kontrak kerjan baru kembali diberikan kepada Yudistira Bumi Bhakti pada pertengahan 2010 dan terus diperpanjang hingga 2014 dengan nilai keseluruhan US$ 231,2 juta atau sekitar tiga triliun.

Seorang pemyidik di Bareskrim menyebutkan, ada tiga direktur utama Antam yang terkait kasus dugaan korupsi ini. Yaitu D. Aditya Sumanegara, Alwinsyah Lubis, dan Tato Miraza. Ada pun pihak dari PT Yudistira Bumi Bhakti, tersebut atas nama Juandy Tanumihardja yang menjabat sebagai direktur utama.

Adtya disebut-sebut terlibat Kontrak Kerja I, II, dan III dengan Yudistira Bumi Bhakti dari tahun 2001 hingga 2010.

Alwinsyah disebut-sebut terlibat adendum Kontrak Kerja II (Desember 2004) saat menjabat sebagai direktur operasi, Amandemen I Kontrak Kerja III (Juli 2010), Amendemen II  Kontrak Kerja III (Oktober 2010), Amandemen III (Februari 2011), Amandemen IV dan V (Agustus 2011) untuk Kontrak Kerja III.

Dan, Tato Miraza disebut-sebut terlibat Amandemen I Kontrak Nomor: 38/923/DAT/2012 pada Juli 2013.

Direktur Utama PT Antam, Tedy Badrujaman, belum bersedia memberikan klarifikasi perihal dugaan korupsi di perusahaannya. Kepada Rimanews pekan lalu, dia hanya berpesan pendek sedang melangsungkan rapat pimpinan.

(rimanews.com/muh)

Related Posts