AEPI Minta Bulog Dibubarkan

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng menilai Bulog pantas dibubarkan menjadi alat mencari keuntungan semata.

“Bulog ini sebaiknya dibubarkan karena melakukan kejahatan ekonomi pada petani,” katanya, Senin (6/1).

Salamudin menambahkan, sekarang tidak ada lagi mekanisme harga dasar atau harga yang harus diterima petani. Akibatnya, petani menjadi alat permainan Bulog  yang juga sudah berubah fungsi sebagai perseroan terbatas dan mencari keuntungan dari bisnis hasil pertanian dan pangan impor.

“Hampir separuh jumlah penduduk indonesia adalah petani, namun negara sama sekali tak meng-cover kepentingan petani dengan anggaran negara. Adanya dana desa yang selama ini dianggarkan oleh rezim pemerintahan ini sama sekali tidak ada kaitan dengan petani. Dana desa merupakan sumber ekonomi para kontraktor proyek pemerintah yang sebagian besar dibelanjakan untuk barang barang impor,” katanya.

Menurutnya, petani tidak memiliki infrastruktur pascapanen seperti infrastruktur tempat penyimpanan hasil bumi, infrastruktur tempat pengeringan, infrastruktur pengolahan hasil bumi.

“Infrastruktur petani pada era reformasi, terutama dalam era pemerintahan Jokowi adalah yang paling diabaikan. Pemerintah sibuk bikin tol dan bendungan yang bisa dijual ke swasta dam tidak ada kaitan dengan petani,” ujarnya.

Salamudin menuding institusi seperti Kementerian pertanian, Kementrian desa, kementerian perdagangan sudah tidak ada manfaatnya bagi petani. Karena tidak memiliki peran langsung dalam memperkuat struktur produksi petani. Penetrasi tengkulak, bank mikro, toke, jauh lebih terasa kepada petani dan pertanian.

“Koperasi yang ada tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah dan kalah bersaing dengan para toke di kecamatan yang menguasai bisnis hasil bumi. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat koperasi agar memiliki kemampuan menyerap hasil bumi,” jelasnya.

Oleh karena itu, meski ekonomi tumbuh nilainya, daya beli dan tukar petani serta rumah tangga petani nilainya terus merosot, karena Petani hanya dijadikan sasaran penghisapan sistem politik yang dikuasai oligarki pengusaha. Jadi sangat wajar jika petani sampai tidak berubah dari kehidupannya.

Tingginya kadar air pada GKP disebabkan tingginya curah hujan akibat La Nina. Amran memberikan solusi agar bisa menstabilkan harga GKP. Salah satunya yakni dengan mengerahkan mesin pengering yang sudah ada di beberapa gudang milik Bulog.

Sebelumnya Menteri Pertanian, Amran Sulaiman meminta Bulog untuk menyerap gabah dengan kadar air 20 – 25 persen seharga Rp 3.700/kg. Harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani hanya berkisar Rp 3.500 per kilogram seperti yang terjadi di wilayah tatar galuh Ciamis Jawa Barat dan Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain itu beberapa daerah lainnya yakni Rembang Rp 2.700/kg, Pati Rp 2.800/kg, Grobogan Rp 2.800/kg, Blora Rp 3.100/kg, Demak Rp 2.900/kg, Tuban Rp 3.200/kg, Jepara Rp 3.000/kg, Kediri Rp 3.400/kg, Ngawi Rp 3.400/kg, Magetan Rp 3.300/kg dan Klaten Rp 3.600/kg.

Kejatuhan harga ini merupakan kerikil tajam yang ingin menghancurkan semangat petani dan tentu sangat merugikan mereka.

“Sekarang tidak ada lagi subsidi pertanian baik subsidi sarana produksi, subsidi bunga dan sistem asuransi hasil pertanian. Bayangkan jika banjir yang marak belakangan ini bisa menyebabkan gagal panen. Ini akan semakin membuat petani tercekik, sudah bangkrut harus menanggung utang pula. Seharusnya ada mekanisme asuransi gagal panen yang dibiayai oleh negara,” jelas Salamudin.

(Rimanews/Faisal)

Related Posts