Pengadilan Larang Jurnalis Liput Langsung Sidang Skandal e-KTP

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Johannes Priyana melarang peliputan secara langsung oleh media Televisi dalam sidang dakwaan dugaan suap Proyek E-KTP Irman dan Sugiharto, Kamis (9/3) pagi.

Menurutnya pelarangan peliputan media televisi secara live bukanlah suatu pembungkaman kebenaran, karena perintah pelarangan peliputan secara langsung sudah pernah tertuang dalam sidang perkara Jessica, Irman Gusman, Ratu Atut Chosiyah dan Siti Fadilah.

“Yang paling pokok persidangan itu cari kebenaran bukan keadilan, kebenaran akan suatu peristiwa. Apakah peristiwa hukum tersebut bersifat berbarengan (dengan) suatu perbuatan? Apakah dilakukan pribadi atau pihak-pihak lain? Apakah dari peristiwa hukum apa ada yang dilanggar?,” tuturnya.

Johannes melanjutkan, pelarangan peliputan secara langsung sangat tidak relevan dengan dukung mendukung, karena menurutnya kebijakan pemberantasan korupsi itu bersifat publik. Oleh karena itu, semua unsur harus mendukung kebijakan tersebut.

“Persidangan kan bersifat umum. Para pengamat kompeten bisa hadir. Mau dari KY, ICW atau siapa pun bisa hadir. Kehadiran persidangan dihadiri publik maksudnya untuk mengontrol apakah penuntut umum telah profesional dalam mendakwa seseorang. Apakah pengadilan bisa bersifat netral, karena sifat hakim ketika menangani perkara dia tidak boleh berangkat pada asumsi atau persepsi,” terangnya.

“Bahkan, saat sidang berlangsung pada delik hakim, ketika temukan kesimpulan, itu harus disimpan. Sehingga kalau nanti hakim kelihatan memihak, itu unfair (dan) melanggar kode; terserah pihak yang bersangkutan, membuktikan apakah perbuatan benar atau tidak benar,” tambahnya.

Sementara itu, ketika ditanya apakah para pihak sudah hadir dan sudah siap mengikuti persidangan, Johannes belum bisa memastikannya, namun persidangan akan segera di mulai.

“Saya belum dapat konfirmasi, kalo hakim sudah disini, biasanya (para pihak) muncul dipersidangan,” ujarnya.

Proyek e-KTP menghabiskan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun dengan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP akan dimulai hari ini dengan tersangka bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto. Irman sebagai kuasa pengguna anggaran disangka menerima duit haram Rp3 miliar, sedangkan Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan proyek kebagian Rp 400 juta.

(Rimanews/Faisal)

Related Posts