Pemerintah Persoalkan Pembangunan Hotel Milik Setya Novanto di NTT

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mempersoalkan pembangunan hotel di Pantai Pede, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang dikelola PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) dengan masa kontrak 25 tahun untuk pembangunan hotel, yang notabene milik Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Terkait hal tersebut, Biro Hukum Kemendagri akan memanggil gubernur NTT Lebu Raya. Pasalnya, Lebu Raya tidak menjalankan amanat UU NO 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat.

“Kami akan panggil Pak Gubernur Lebu Raya dalam waktu dekat,” kata Candra mewakili Biro Hukum Kemendagri saat beraudiensi dengan para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Manggarai (AMANG) di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Pantai Pede, yang berlokasi di pesisir kota Labuan Bajo merupakan satu-satunya wilayah pantai di kota yang kini menjadi salah satu target pengembangan pariwisata oleh pemerintah pusat. Sejak UU No 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), seluruh aset yang selama ini dimiliki oleh Provinsi NTT diserahkan kepada Pemda Manggarai Barat, termasuk Pantai Pede.

Namun, Pemerintah Provinsi NTT menyerahkan Pantai Pede kepada (PT SIM) milik ketua umum Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, koordinator AMANG, Ovan Wangkut menyatakan, penyerahan aset tersebut ditentang oleh masyarakat setempat, tidak saja karena ketiadaan area publik untuk rekreasi, tetapi langkah itu melawan kententuan UU No 8 tahun 2003 terkait pembentukan Kabupaten Mabar, yang mewajibkan agar semua aset milik Provinsi NTT di wilayah Mabar diserahkan ke Pemda Mabar.

“Pembangunan di Pantai Pede sudah dimulai, karena itu sangat perlu bagi Mendagri untuk turun dan melihat serta mengurai kemelut komunikasi antara pemerintah, PT SIM dan masyarakat sendiri dalam batasan waktu yang sesegera mungkin,” tegas Ovan Wangkut.

(Rimanews/Faisal)

Related Posts