Ketua KPK Heran Mengapa Reformasi Birokrasi Tak Tuntas-Tuntas di Indonesia

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menilai reformasi birokrasi harus segera dituntaskan.

“Ini harus segera difinalkan, kita sudah lebih dari 10 tahun, reformasi birokrasi, tapi tidak tuntas-tuntas,” ujarnya saat menjadi narasumber seminar di salah satu hotel di Pontianak, Selasa (4/4).

Menurutnya, hal pertama yang harus disentuh adalah ukuran birokrasi itu sendiri. Ia mencontohkan di laut, yang menangani masalah kelautan ada sekitar tujuh instansi, sementara di negara luar seperti Amerika Serikat hanya ada dua instansi yang fokus mengurus kelautan.

“Kita di laut itu kan ada Angkatan Laut, ada Polisi Air, ada Kesatuan Laut dan Pantai (KPLP), ada Bakamla, ada Kementerian Kelautan, ada Customs, iya kan, ini bisa tujuh instansi yang menangani laut kita,” sebutnya.

Selain itu, lanjut Agus, masalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mencontohkan di negara Korea Selatan dan India, pegawai negerinya hanya ada dari satu kementerian.

“Sementara di Indonesia yang menangani ASN ada banyak instansi seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi (MenPAN RB), Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) untuk pensiunnya, ini kan sangat banyak, sehingga harus dibetulkan, jadi pertama yang kita betulkan itu ukurannya,” katanya.

Jika dibadingkan dengan Amerika Serikat, disana hanya ada 17 kementerian, semantara di Indonesia ada 34 kementerian.

“Dari 34 pun masih ditambah, kementerian lembaga itu lebih dari 80. Dan hobi kita, begitu ada masalah baru, bentuk badan baru, ada masalah pulau terluar bentuk badan, ada masalah lumpur sidoarjo, bentuk badan, bentuk lagi, bentuk lagi,” paparnya.

Ia mengatakan Indonesia harusnya belajar dari negara maju yang bisa mengefesienkan, dan mengefektifkan sumber daya pemerintah yang ada. Pengalaman-pengalaman negara yang sudah lebih dahulu maju, dan berkembang harusnya negara pergunakan dengan sebaik mungkin untuk kemajuan negera Indonesia.

(Agustiandi/Faisal)

Related Posts