UU Keterbukaan Informasi Publik Dorong Pemerintah untuk Transparan dan Akuntabel

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan dan Informasi Publik telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif pada tanggal 30 April 2010.

PO Pengembangan Jaringan dan Lembaga Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan, Abdul Muhid menjelaskan keterbukaan Informasi Publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Badan publik tersebut antara lain yaitu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan organisasi masyarakat yang dananya sebagian atau seluruhnya​ bersumber dari dana publik, terkena kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka,” paparnya,  Kamis (13/4).

Ia menambahkan dengan adanya undang-undang itu, diharapkan masyarakat bisa berperan aktif untuk mengontrol jalannya pemerintahan, demi terwujudnya penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang transparan dan bertanggung jawab.

(R/Agustiandi/Faisal)

Related Posts