Pontianak Rangking Pertama TKED, dan Rangking Dua APBD Sehat

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Berdasarkan hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terhadap 32 ibu kota Provinsi, Kota Pontianak rangking pertama dalam Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED).

Ada tiga keunggulan yang mengantarkan Kota Pontianak pada posisi puncak tersebut yaitu infrastruktur, kemurahan dalam berinvestasi dan kapasitas dan integritas.

“Tadi lembaga Fitra merilis, bahwa dari dari sisi APBD yang sehat, Kota Pontianak rangking kedua setelah Kota Surabaya. Tapi kalau TKED, kita rangking pertama, Surabaya rangking 26,” ujar Sutarmidji usai membuka Seminar TKED yang digelar KPPOD, Selasa (18/4).

Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari hasil inovasi yang dilakukan jajarannya selama ini dan juga gambaran kinerja aparatur pemerintah kota Pontianak.

“Cuma masalahnya sekarang, kemarin ada masalah dari penegak hukum masih mencampuri urusan proses perizinan, itu sebenarnya tidak boleh,” terangnya.

Kata Midji, kebijakan mengenai perizinan tidak boleh diganggu karena hal tersebut adalah urusan administrasi negara kecuali adanya suap menyuap dari para pelaku yang melanggar hukum.

“Kalau misalnya ada kebijakan, saya memberikan kebijakan berinvertasi, bahkan kalau mau membuat sekolah, itu retribusi IMB nya saya bebaskan, karena itu bagian dari layanan publik kita, dan itu tidak boleh di campuri penegak hukum, kecuali kalau ada suap untuk para pelaku ya silahkan saja tangkap,” sebut dia.

Diterangkannya, perihal anggaran belanja pegawai merupakan kewenangan pusat bukan pada kesalahan tata kelola di daerah.

“Karena Setiap pengeluaran untuk belanja pegawai 90 persen diatur oleh pusat, sertifikasi guru sudah menggambarkan 10 persen dari belanja pegawai,” ungkapnya.

Ditambah lagi tahun-tahun sebelumnya ada Rp141 miliar kelebihan transfer yang mengendap di APBD masuk dalam hitungan belanja pegawai, tetapi tidak bisa dibelanjakan dan tidak bisa pula dibayarkan ke pada guru karena kelebihan transfer.

“Ini kan masalah, Ini bukan kesalahan daerah, jadi itu harus dijelaskan secara clear,” jelasnya.

(Maulidi/Faisal)

Related Posts