Sekolah Anti Korupsi Bagi Aparatur Desa

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Putussibau terus berupaya menekan tumbuhnya budaya korupsi di Kapuas Hulu. Mengingat besarnya anggaran desa, Kejari Putussibau pun mengarahkan program sekolah anti korupsi ke jajaran Pemerintahan Desa dengan tujuan anggaran desa tidak disalah gunakan.

Kasi Intel Kejari Kapuas Hulu, Acep Subhan Saepudin menjelaskan, upaya pencegahan tipikor keuangan desa tersebut memang sengaja diimplementasikan melalui program sekolah anti korupsi. Sehingga memberi ruang fleksibel kepada aparatur desa untuk lebih menanamkan mindset anti korupsi di satuan kerjanya.

“Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu melakukan terobosan baru, yakni menyelenggaarkan gerakan langsung anti korupsi, dengan membentuk sekolah anti korupsi untuk aparat desa,” tutur Acep di ruang kerjanya, Selasa (18/4)

Pelaksanaan sekolah anti korupsi, katanya untuk aparatur desa tersebut dilakukan secara menyeluruh. Sehingga Acep menyebutnya Kejari Kapuas Hulu tour 23 kecamatan, dalam rangka pencegahan korupsi bagi aparatur desa.

“Kita sudah menyelenggarakan sekolah anti korupsi ini diantaranya di Kecamatan Kalis, Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Mentebah, Pengkadan, Boyan Tanjung, Bunut Hulu, Hulu Gurung dan Embaloh Hulu,” terangnya.

Dijelaskan Acep, program tersebut merupakan bagian dari pembinaan terhadap masyarakat agar taat hukum, terutama masalah tipikor, maka diharapkan aparat desa dalam melakukan pengelolaan DD dan ADD mengedepankan prinsip transaparansi sesuai aturan.

Dalam kegiatan sambung Acep, disampaikan penjabaran Undang-Undang Tipikor No. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

“Selama sekolah anti korupsi tersebut berlangsung dibeberapa kecamatan yang sudah diselenggarakan, antusias aparatur desa sangat luar biasa, mereka akhirnya paham tentang persoalan hukum penggunaan anggaran pemerintah,” ungkapnya.

Kedepannya nanti, katanya dalam sekolah anti korupsi tersebut, instansi terkait bisa terlibat didalamnya, sehingga dalam memberi pemahaman kepada aparatur desa bisa lebih komplit.

“Sebab ada beberapa pertanyaan yang diajukan aparatur desa itu harus dijawab oleh instansi lain di Pemda Kapuas Hulu, seperti Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” tukasnya.

Diakuinya, ia sangat terpanggil dalam memberi penyuluhan tipikor kepada aparat desa, karena hal tersebut merupakan langkah pencegahan dini. Selain itu uang negara yang disalurkan dalam jumlah besar tersebut bisa terserap dengan baik untuk membangun desa.

“Selama ini yang barengan dengan kita melakukan penyuluhan dari FKUB, mereka menyampaikan tentang keberagaman, kerukunan umat beragama di masyarakat,” tutupnya.

(Yohanes/Faisal)

Related Posts