Lakukan Audit Sosial dan Lingkungan untuk Menjawab Resolusi Parlemen Eropa

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Resolusi parleman eropa tentang minyak sawit dan deforestrasi hutan pada tanggal 4 April 2017, membuat kalangan pengusaha dan pemerintah gerah dan reaktif, hal ini dapat dimaklumi karena Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Namun yang paling penting seharusnya adalah meletakkan subtansi dari resolusi tersebut pada tempatnya dengan dengan melakukan evaluasi secara keseluruhan dampak negatif dan positif dari pembukaan perkebunan sawit secara. Sehingga akan didapat pebanding yang objektif.

Tuduhan yang di leparkan elit politik dan para pengusaha perkebunan sawit di satu sisi kami maklumi sebagai bentuk kekhawatiran pasar yang akan terganggu, namun di sisi lain justru kami memandang menunjukan adanya kelemahan atau kesalahan yang coba ditutupi dengan menyalahkan pihak lainnya, hal ini semakin memperjelas bahwa tidak ada niatan dari perusahan dan pemerinta untuk bisa meyelesaikan masalah demi masalah yang ada. Bukan kemudian aktif dan menuding pihak-pihak lain melakukan kampanye negatif atas produk minyak sawit.

Tahun 1970 pemerintah Indonesia mengeluarkan surat pelarangan ekspor kelapa alam dan turunannya, yang mana kelapa alam merupakan usaha produksi masyarakat, sehingga membuat petani kelapa terjun bebas dan menjadi kolep.

Hal ini akibat dari tekakan internasional dalam hal ini adalah pengusaha dan pemerintah USA. Yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada perlindungan atas petani kelapa namun justru pemerintah mengikuti keinginan negara lain, namun terbalik dengan sawit pemerintah sangat reaktif, pertanyaan apakah karena di kuasai oleh pengusaha/pemodal sehingga reaktif menanggapi resolusi parlemen eropa?

Di Kalbar sendiri terdapat beberapa perusahan yang masuk dalam kawasan hutan dari hasil Korsup SDA di aula pertemuan kantor Gubernur Kalbar, terungkap ada 60.000 hektar kawasan hutan yang masuk konsesi perusahan perkebunan sawit dan sebagian telah digarap atau digusur untuk di jadikan perkebunan sawit oleh oleh pemodal, dan terdapat beberapa perusahan perkebunan sawit yang melakukan pembakaran lahan dan gambut untuk menanam sawit (Kemudian kambing hitamnya adalah masyarakat tani dan adat).

Resolusi parlemen eropa menjadi kekuatan pemerintah untuk audit social dan lingkungan dalam tata kelola investasi perkebunan sawit skala besar.

Oleh karena itu pemerintah segera melakukan evaluasi dan audit lingkungan dan audit social investasi perkebunan sawit skala besar. Kemudian pembenahan di tingkat pemerintah baik pusat dan daerah dalam pemberian ijin, sertifikasi, monev dan penerapan mandatory dalam UU dan peraturan.

Bukan saatnya untuk menuding pihak luar yang terus di sampaikan oleh perusahan dan pemerintah. Namun melakukan audit sosial dan lingkungan sehingga tata kelola dan tata kuasa menjadi lebih baik.

Dimana hak-hak masyarakat jelas harus lebih diutamakan bukan hanya saat ada complain baru kita meyodorkan masyarakat, seakan-akan masyarakatlah pemegang kunci utama dalam sector perkebunan sawit skala besar, namun ketika tidak ada persoalan maka perusahan diam-diam manis karena mendapatkan keuntungan.

Oleh: Bung Tomo-Link-AR Borneo

(R/Faisal)

Related Posts