Guru Honor Minta Diakomodir Jadi Tenaga Kontrak

Guru Honorer

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Komisi A DPRD Kapuas Hulu menerima audiensi Forum Guru Honor Sekolah (FGHS) Kapuas Hulu, Rabu (26/4) pagi. Pada audiensi tersebut FGHS mengajukan beberapa permohonan, mulai dari pemerataan guru hingga pelosok, mempermudah guru honor masuk ke guru kontrak daerah tahun 2017.

Penasehat FGHS Kapuas Hulu, Asnol, menuturkan, tahun 2017-2018 kekurangan guru di Kapuas Hulu mencapai 600 hingga 700 guru. Dari itu pihaknya meminta agar guru honor yang sudah lama mengabdi bisa diakomodir, meskipun saat ini pemerintah tengah melakukan perekrutan tenaga guru kontrak.

“Biar pun nanti Pemkab Kapuas Hulu sudah menentukan jumlah guru kontrak yang akan diterima, tapi apa salahnya jika guru honor yang lain diakomodir mengingat guru di Kapuas Hulu ini masih sangat kurang,” ujarnya usai melakukan audiensi.

Asnol juga mengharapkan agar DPRD Kapuas Hulu dapat mendorong Pemkab Kapuas Hulu memprioritaskan tenaga honor sekolah yang sudah lama mengabdi.

“Kalau perlu pihak UPT Kecamatan mengesahkan surat pembagian tugas yang dikeluarkan Kepala Sekolah masing-masing,” ujarnya.

Dalam penerimaan guru kontrak, Asnol mengatakan, pihaknya memohon agar tidak hanya lulusan dari D2 dan S1 saja, melainkan tamatan SMA juga dapat dimasukkan dalam guru kontrak karena kebanyakkan guru honor yang ada saat ini memang banyak lulusan SMA bahkan mereka sudah lama mengabdi.

“Sebab guru honor yang latar belakang pendidikannya itu SMA mengabdinya ada yang sudah mencapai 10 tahun,” paparnya.

Sementara itu Ahmad Tarmizi, Ketua Komisi A DPRD Kapuas Hulu, mangatakan, dari audiensi tersebut para guru honor menginginkan agar pemerintah dapat mengakomodir guru honor sekolah menjadi guru kontrak, kemudian mereka minta agar pemerintah tidak melakukan pembatasan umur dalam penerimaan guru kontrak dan ada pemerataan guru hingga ke tingkat desa.

“Selain itu mereka juga mengharapkan tiap tahunnya pemerintah melakukan penerimaan guru kontrak,” ucapnya.

Namun, kata Tarmizi, permintaan tersebut tidak semudah itu bisa dikabulkan. Ada teknis-teknis tertentu yang harus dipahami oleh mereka.

“Mekanisme penerimaan itu tetap ada Undang-undangnya, belum lagi kemampuan keuangan daerah apakah mampu untuk mengakomodir mereka,” tutupnya.

(Yohanes/Muh)

Related Posts