Kisruh SDN 01, Pemkot Pontianak Dinilai Otoriter

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Rencana Pemerintah Kota Pontianak yang akan menggusur SDN 01 lantaran sekolah itu akan dialih fungsikan sebagai gedung parkir hotel Neo mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Penasihat Hukum dari Solidaritas Warga Pontianak Peduli SDN 01, dan orang tua Murid Deni Amirudin sangat menyayangkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Pontianak tersebut.

“Kebijakan itu harus mengandung kebajikan, karena kalau kebijakan itu tidak mengandung kebajikan maka itu namanya otoriter, karena Pemerintah dengan semena- mena mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dalam hal ini dunia pendidikan,” terangnya, Selasa (9/5).

Arti, kata Deni dari kebijakan tersebut dipandangnya lebih menguntungkan pihak pengusaha tertentu untuk mendapatkan lahan parkir, dan itu yang sangat ia sayangkan.

Terhadap apa yang telah maupun apa yang akan dilakukan oleh Wali Kota Pontianak, pihaknya akan mengambil langkah upaya hukum secara maksimal.

Menurut Deni pihaknya akan mengambil langkah upaya hukum secara maksimal baik itu tata usaha negara, atau pun kalau ada pidana maka tidak akan ragu-ragu lagi untuk menempuh jalur hukum terkait permasalahan tersebut.

“Jadi para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Neo itu unsur pidananya kami lihat, kami sudah kaji secara mendalam sangat kuat sekali, kami akan ambil langkah upaya hukum yang konkrit untuk itu, nanti kalau sudah jelas datanya akan kami lakukan,” lanjutnya menegaskan.

Yang jelas dalam waktu dekat ini, pihaknya akan segera mungkin untuk melakukan gugatan tata usaha negara.

“Tadi kita sudah koordinir dengan pengadilan tata usaha negara, kami sedang melengkapi berkas-berkasnya, paling tidak menggagalkan kebijakan Wali Kota untuk menggusur SDN 01 ini untuk dijadikan gedung parkir,” harap Deni.

Adapun pertanyaan yang paling konkrit disebut Deni, apa benar gedung parkir itu dibangun untuk masyarakat.

“Itu dulu, apakah pembangunan gedung parkir ini sudah dilakukan assesment sebelumnya atas kebutuhan gedung parkir diwilayah Gajahmada dan sekitarnya, ini yang menjadi persoalan,” sebutnya.

Dengan melihat bangunan di sekitar SDN 01 tanpa ada lahan parkir, namun IMB nya bisa diterbitkan lalu serta-merta berikutnya SDN 01 dijadikan gedung parkir.

“Apakah benar ini pertanyaannya untk masyarakat atau untuk hotel Neo, ini yang akan kami pertanyakan betul-betul, kalau patut diduga penerbitan IMB ini dalam rangka ini, ada skenario besar, IMB ini diterbitkan dulu kemudian SDN 01 baru dialih fungsi kan menjadi gedung parkir yang notabene adalah untuk lahan parkir hotel Neo sendiri,” tuturnya.

Hal seperti itu menurutnya tidak bisa dipungkiri, dan kepada Wali Pontianak tidak berkilah dan melakukan pembohongan publik.

“Ndak usah berkilah-kilah, pak Wali Kota tak usah berpantun pantun lah, bilang jembatan Landak akan tertunda, waterfroncity tertunda, itu gak ada korelasinya sama sekali, warga Pontianak cukup cerdas soal itu, ini Wali Kota kok melakukan pembohongan publik,” ujarnya.

Di akui Deni pergerakan yang ia lakukan tidak ada unsur politik, namun itu murni untuk memperjuangkan hak- hak pendidikan.

“Pergerakan kami tidak ada gerakan politik, kami tetap pada jalurnya, kami ingin memperjuangkan hak-hak terhadap pendidikan,” akunya.

Deni mejelaskan, win-win solution itu adanya dipemerintah bukan ada dimasyarakat.

“Pemerintah pelayan masyarakat, jangan pernah cari win-win solution di masyarakat, salah itu, ada nya dipemerintahan, pemerintah lah yang mengeluarkan kebijakan, adanya pada dia, tanyakan kepada pak wali kota itu apa win-win solution nya,” pungkasnya.

(Maulidi/Faisal)

Related Posts