Sidang e-KTP, JPU Hadirkan VP PT Biomorf dan Eks Dirut Keuangan Quadra Solution

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Sidang lanjutan perkara korupsi mega proyek e-KTP yang menyeret dua terdakwa pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto akan kembali digelar hari ini di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Rencananya JPU KPK akan menghadirkan tujuh orang saksi kedalam persidangan terkait teknis pelaksanaan proyel e-KTP.

Menurut Kepala Humas Tipikor, Johannes Priyana Tujuh orang saksi tersebut yakni Vice President Internal Affair PT Biomorf Lone Indonesia, Amilia Kusumawardani Adya Ratman, Direktur Utama PT Multisoft Java Technologies yang juga pernah menjabat Dirut Keuangan PT Quadra Solution, Willy Nusantara Najoan dan Direktur Utama PT Polyartha Provitama Ferry Haryanto.

“Endah Lestari (Kepala Sub Bagian Sistem dan Prosedur Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian Sesditjen Kemendagri), Junaidi (Bendahara pembantu proyek e-KTP), Najmudin Abror (Pegawai PT Sucofindo) dan Melyanawati (pihak swasta),” ujar Johannes Priyana, Senin (22/5)

Sebagai informasi PT Biomorf Lone Indonesia merupakan subkontraktor dari salah satu konsorsium pemenang tender, PT Quadra Solution yang menyuplai sidik jari dan “source code“ dalam proyek e-KTP.

Perusahaan ini didirikan pada 2008, dengan nama Biomorf Lone, sebagai perusahaan penggabung sistem identitas dan mitra bekas L-1 Identity Solutions di Amerika Serikat dan Biomorf Systems Limited di India.

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo pernah mengungkapkan bahwa ada tagihan senilai USD 90 juta terkait dengan proyek blangko e-KTP yang belum dibayarkan beberapa hari setelah dilantik menjadi Mendagri pada 27 Oktober 2014.

Tjahjo mengaku kaget atas tagihan yang jumlahnya fantastis itu. Apalagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini, persoalan biaya e-KTP sudah tak ada masalah alias clear. Mendagri pun berkonsultasi dengan KPK.

Sempat ada wacana meminta DPR menganggarkan kembali dana untuk membayar utang USD 90 juta tersebut. Namun KPK tak setuju.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua mantan Pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto sebagai tersangka. Irman dan Sugiharto didakwa melakukan korupsi e-KTP secara bersama-sama hingga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Tersangka ketiga yang ditetapkan oleh KPK yakni Andi Agustinus, alias Andi Narogong. Andi Narogong disebut berperan aktif dan diduga sebagai otak dalam proses penganggaran dan pengadaan proyek dengan membagi-bagikan uang kepada para anggota dewan dan para pejabat di Kemendagri.

Tersangka lain yakni Miryam S Haryani, Miryam ditetapkan sebagai tersangka pemberi keterangan palsu dalam persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Sementara untuk Miryam S Haryani KPK menjeratnya dengan Pemberian Keterangan palsu. Saat ini Miryam sendiri sedang mengajukan upaya hukum Pra peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan.

(Rimanews.com/Faisal)

Related Posts