Dinas Perikanan Gandeng PSDKP Jalankan Pengawasan SDI

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Setelah terbentuk sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) baru, Dinas Perikanan Kapuas Hulu saat ini tidak lagi memegang wewenang pengawasan Sumber Daya Ikan (SDI) di perairan sungai dan danau setempat.

Untuk terus menjalankan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan perikanan, Dinas Perikanan Kapuas Hulu menggandeng perwakilan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang ada di Kapuas Hulu.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, Roni Januardi, mengatakan, pihaknya memang ada permasalahan untuk meningkatkan usaha dan produksi perikanan. Salah satunya masalah kewenangan tupoksi perikanan baru yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana tidak mencantumkan fungsi pengawasan SD Perikanan.

“Memang dalam tabel matrik pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, Undang-undang tersebut, pada tabel urusan kabupaten tidak terncantum secara tegas,” ujarnya, Rabu (31/5).

Sedangkan yang tercantukan pada tabel urusan pusat yaitu pengawasan SD kelautan dan perikanan diatas 12 mil (laut), dalam tabel urusan perovinsi adalah pengawasan SD kelautan dan perikanan dibawah 12 mil (laut).

Dari pernyataan tersebut, kata Roni, sangat jelas pengawasan yang dimaksudkan diatas dan dibawah 12 mil, dalam metrik tersebut mengidentifikasi bahwa wilayah tersebut adalah wilayah laut.

“Sementara sungai dan danau tidak ada mengenal istilah 12 mil laut,” ujarnya.

Perairan umum daratan (sungai dan danau) secara tegas tidak dicantumkan pada tabel pembagian urusan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, padahal perairan umum daratan itu mendominasi kawasan kabupaten Kapuas Hulu.

Selain alasan itu, (makna 12 mil laut, red) menurut azas ilmu pemerintahan bahwa suatu urusan yang bukan menjadi wewenang pemeritah pusat dan provinsi maka menjadi urusan daerah kabupaten.

Namun yang terjadi dalam tupoksi Dinas Perikanan Kapuas Hulu terbaru, urusan pengawasan perairan umum daratan tersebut dianggap bukan urusan kabupaten. Karena itu tidak dimasukan dalam tupoksi dinas perikanan kapuas hulu.

“Demikian pula dengan urusan lain seperti pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,” timpalnya.

Walaupun demikian, mengingat daerah kabupaten adalah wilayah yang langsung berhadapan dengan permasalahan di lapangan maka meskipun tupoksi pengawasan sumberdaya perikanan belum jelas, tidak mengurangi semangat daerah untuk tetap mengawasi sumberdaya perikanan yang ada.

“Salah upaya yang kami tempuh adalah bekerjasama dengan PSDKP dan Polair Kapuas Hulu untuk melakukan patroli dan penegakan hukum terhadap pelaku ilegal fihsing,” tuturnya.

(Yohanes/Faisal)

Related Posts