Legislatif dan Eksekutif Pontianak Bahas Raperda Perlindungan Guru

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – DPRD Kota Pontianak bersama pemerintah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru di Gedung DPRD Pontianak, Selasa (6/6).

Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan perlindungan yang dimaksud pada Raperda itu adalah perlindungan terhadap tugas, dan fungsi guru sesuai aturan, dan wajib dilindungi, karena guru merupakan profesi mulia.

“Nanti akan ada pembahasan, ada jawaban dari Pemkot, apakah sudah sesuai dengan aturan di atasnya, kalau tidak sesuai, pasti tidak akan disetujui oleh Mendagri juga Gubernur,” kata Edi, di gedung DPRD Kota Pontianak.

Diakuinya, masih kerap terjadi hal sepele yang malah berujung pada kriminalisasi guru. Di sana posisi guru menjadi lemah. Adanya perda ini akan membuat kerja guru jadi lebih tenang dan nyaman.

“Misalnya muridnya diingatkan, nakal, melawan, bisa saja sebenarnya itu bukan kekerasan, tapi oleh pelapor ini dianggap ada kekerasan sehingga dilaporkan jadi kekerasan terhadap anak. Tapi kadang ada juga guru yang pukul anak. Pokoknya sekarang ini serba hukum, lain jaman kita dulu, kita biasa saja,” paparnya.

Ia menambahkan, Pemkot sudah memandang bagaimana agar guru tetap profesional dan dilindungi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Selama ini pihaknya selalu berupaya memberikan semuanya. Tenaga guru tidak tetap pun, diupayakan agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

“Tapi itu wewenang pemerintah pusat, jadi kita hanya upayakan percepatan. Adanya perda ini nantinya juga akan dibahas, mungkin posisi guru akan semakin mantap,” pungkasnya.

(Agustiandi/Faisal)

Related Posts