Ketua Komisi Yudisial RI : Hakim Tidak Boleh Narsis

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Saat berdiskusi bersama dengan para undangan dalam kunjungannya ke Kalimantan Barat, Ketua Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia, Prof Dr Aidul Fitriciada Azhari SH MHum, mengatakan, jika narsis menjadi salah satu indikator pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim. Salah satu bentuk narsis tersebut ialah Hakim yang senang berbicara dengan media.

Ia menuturkan, jika Hakim tidak boleh banyak berbicara kepada media dengan mengomentari atau pun mengumbar jalannya suatu perkara.

“Banyak yang belum jelas apakah Hakim boleh berbicara, tapi kode etik internasional memang mengatakan Hakim tidak boleh berbicara langsung ke publik mengenai suatu kasus baik itu yang masih dalam sengketa atau pun yang sudah diputuskan. Semua Hakim di tingkat apapun, yang boleh itu hanya Juru Bicara,” ujar Aidul.

Namun hal ini bersinggungan dengan fungsi Pers dimana Hakim sebagai pejabat publik dalam penanganan suatu perkara merupakan orang yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media. Selain itu, juru bicara peradilan secara profesi juga merupakan seorang Hakim.

Menanggapi hal ini, Aidul mengatakan, jika KY sedang mengembangkan rumusan tentang etika komunikasi peradilan dalam waktu dekat. Untuk itu KY akan mengadakan pelatihan uji coba yang melibatkan Hakim, Dewan Pers, serta Wartawan.

Hal ini menurutnya penting dilakukan karena permasalahannya bukan hanya dilakukan melalui media mainstream, namun juga tentang tata cara Hakim dalam melakukan aktivitas di Media Sosial.

Selain itu rumusan ini juga penting dilakukan karena belum ada aturan yang menjelaskan wewenang KY untuk menindak hakim yang melanggar kode etik tersebut.

“Secara spesifik belum ada aturan, namun kita mengacu pada dokumen internasional untuk merumuskan hal ini,” pungkasnya.

(Imam/Muh)

Related Posts