Pembangunan Rusun Polri di Singkawang Dipertanyakan

Singkawang, thetanjungpuratimes.com – Ketua LSM Fatwa Langit sekaligus Sekjen aliansi LSM Printis se Kota Singkawang, M Abdurrachman, mempertanyakan pembangunan Rusun Polri yang dianggarkan Kementerian Perumahan Rakyat pada tahun 2016.

Menurut dia, dari Hasil investigasi yang mengacu kepada papan plang kegiatan yang terpasang, bahwa didapati adanya kegiatan pembangunan Rusun Polri  yang berlokasi di jalan Sagatani, Kelurahan Sejangkung, Singkawang Selatan, dengan sumber dana APBN 2016, adapun pagu dana kegiatan tersebut tidak tercantum.

“Sementara pelaksana kegiatan adalah PT Istaka Karya yang beralamat di jalan Iskandar Syah Raya nomor 66 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan waktu pelaksanaan 170 hari. Informasi yang tertera di papan plang dan fakta yang ada di lapangan. Kita temukan banyak kejanggalan,” ujar Rachman.

Salah satunya, lanjut dia, adalah dari waktu pelaksanaan 170 hari kerja, bahwa kegiatan tersebut semestinya selesai selambat-lambatnya Desember 2016. Namun fakta di lapangan kegiatan tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Jika mengacu kepada Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa bahwa pelaksana harus mematuhi kontrak kerja yang telah disepakati.

“Artinya kegiatan tersebut harus selesai dalam waktu kontrak dimana tertera 170 hari. Jika memang mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh situasi dan kondisi tertentu, secara aturan pelaksana, dapat ditoleransi dengan diberikan perpanjangan waktu selambat-lambatnya maksimal 50 hari kalender,” katanya.

Jika habis waktu perpanjangan, kata dia, pelaksana kegiatan tidak dapat menyelesaikan kegiatan tersebut, maka secara otomatis kegiatan tersebut harus dihentikan. Dan pelaksana hanya dibayar sesuai dengan pekerjaan yang terpasang. Dan perusahaan tersebut harus dimasukan dalam daftar hitam.

“Kita bisa hitung. Jika memang ada penambahan waktu. Maksimal bulan Februari tahun 2017 sudah selesai. Namun fakta di lapangan terhitung tanggal 18/7/2017 kondisi di lapangan kurang lebih hanya 60 persen,” ujarnya.

Sesuai hasil investigasi yang telah lakukan, pihaknya akan berencana melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pengguna anggaran. Guna mengantisipasi penyalahgunaan anggaran yang masih belum jelas tersebut. Lantaran anggaran yang tidak terpasang di papan plang.

“Jadi kita masih heran kenapa pelaksanaan kegiatan ini masih dilaksanakan. Untuk itu kita berencana akan melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pengguna anggaran. Untuk menindaklanjuti permasalahan yang diduga banyak penyelewengan,” ungkapnya.

Sementara itu, pihak PT Istaka Karya sendiri belum berhasil dikonfirmasi prihal pembangunan Rusun Polri tersebut.

(Mizar/Muh)

Related Posts