Wali Kota Pontianak akan Hapus Utang PBB Mulai Tahun 2012 ke Bawah

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji berencana membuat kebijakan untuk menghapus Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) mulai tahun 2012 ke bawah. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan permasalahan yang kerap muncul ketika dilakukan penagihan kepada pemilik SPPT-PBB tersebut.

“Dulu waktu diserahkan ke kami itu Rp62 miliar, sekarang tinggal Rp50 miliar lebih lah, udah ada yang bayar. Itupun orang bayar sambil marah-marah masa saya ditagih 10 tahun, 12 tahun, kita tidak mengetahui tapi dalam datanya dia tidak bisa menunjukkan bukti kalau dia udah bayar, sedangkan sekarang wajib pajak disuruh nunjukkan bukti itu, akhirnya jadi bertengkar,” ujar Sutarmidji yang ditemui usai mengikuti rapat Paripurna, Senin (24/7).

Karena itulah Sutarmidji merasa harus mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dirinya melanjutkan sejak dialihkannya pengelolaan PBB dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/ Kota pada tahun 2012, ada hampir 200 ribu SPPT-PBB yang harus dipilah lagi berdasarkan kecamatan, kelurahan, RW, dan RT nya masing-masing. Menurutnya hal ini sangat tidak efektif dan banyak memakan waktu bagi para pegawai yang mengurusi hal tersebut.

“Kalau dendanya saya hapus semua, nanti kami sampaikan ke dewan saya ingin tahun 2012 ke bawah berapapun jumlahnya harus dihapus supaya masyarakat tidak dirugikan, dan kami pun tidak keluar biaya besar. Kasian itu pegawai kalau harus milah sampai 200 ribu SPPT-PBB,” lanjutnya.

Penagihan SPPT-PBB tersebutpun diakuinya bisa dilakukan karena ada masyarakat yang mengurusi perihal jual beli tanah dan bangunan. Jika tidak, maka hal tersebut sulit untuk dilakukan.

“Ada yang ditagih sampai 100 juta lebih, kalau yang jual tanahnya miliaran tidak apa-apa. Tapi kalau yang jual tanahnya cuma ratusan juta ditagih segitu kan marah dia,” imbuhnya.

Karena itu ia akan mengkaji rencana pembuatan kebijakan ini bersama dengan DPRD Kota Pontianak agar mendapatkan persetujuan untuk menghapus SPPT-PBB dari tahun 2012 kebawah yang notabene merupakan warisan dari pada saat pengelolaannya masih ditangani oleh KPP-Pratama.

Diklaim Sutarmidji, sejak kepengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan ini diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/ Kota, di Kota Pontianak sendiri hampir tidak pernah terjadi tunggakan, bahkan targetnyapun diakuinya terus meningkat.

(Imam/Faisal)

Related Posts