Syahrani : Perppu Ormas Memunculkan Kesan Dipaksakan

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengundang perhatian dari berbagai kalangan, diantaranya dari kalangan akademisi.

Dosen salah satu kampus agama di Kota Pontianak, Syahrani, mengatakan, kehadiran Perppu Ormas tidak terlepas dari rangkaian aksi-aksi yang dilakukan umat Islam terkait dengan kasus penistaan agama.

“Bukan ujuk-ujuk Perppu itu muncul begitu saja, ini yang harus kita lihat kronologisnya terlebih dahulu. Barulah kita mengatakan apakah Perppu ini perlu ada atau tidak, karena di situ kita bisa menilai, apakah Perppu yang dikeluarkan Presiden ini subjektif atau objektif,” katanya.

Syahrani mengatakan, Perppu Ormas lebih memunculkan kesan dipaksakan, ia berpendapat seharusnya Perppu dikeluarkan ketika Negara dalam keadaan terdesak dan darurat.

“Apa alasan pemerintah untuk menjadikan ini suatu keadaan darurat. Padahal, kalau kita bicara darurat, yang lebih darurat itu adalah Narkoba,” katanya.

“Dianggap darurat atau tidak, itu harus ada alasan yang logis, jangan sampai yang muncul stigma masyarakat, khususnya umat Islam, bahwa kita ini kembali ke belakang, zaman orde baru, otoriter. Padahal kita ingin Negara ini kedepan lebih maju. Stigma yang kedua, jangan sampai ketika pemerintah mengeluarkan Perppu ini, yang muncul anggapan dari masyarakat, khususnya umat Islam, ini adalah diskriminatif,” lanjutnya.

Syahrani mengatakan, walaupun Presiden memiliki wewenang, tapi janganlah menjadi arogan dalam mengeluarkan keputusan.

“Apa yang dilakukan pemerintah terkait Perppu Ormas ini, merupakan suatu sikap arogansi,” pungkasnya.

(Sukardi/Muh)

Related Posts