Kesulitan Dapat Material, Autam Sambas Minta Solusi ke Pemerintah

Sambas, thetanjungpuratimes.com – Wakil Ketua Asosiasi Usaha Tambang (Autam) Kabupaten Sambas, Herwani. M Bakrie mengungkapkan, dampak dari beralihnya kewenangan perizinan pertambangan ke pemerintah provinsi menyebabkan sejumlah pengusaha kesulitan mendapatkan bahan tambang galian C.

Belakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ­Tentang Pemerintahan ­Daerah yang mengatur te­ntang urusan pembagian kew­enangan, khususnya pen­erbitan ijin galian C­ beralih ke provinsi ­dinilai berpengaruh ter­hadap pelayanan publi­k di daerah.

“Hanya satu dari tiga pengusaha tambang yang sekarang mendapatkan izin operasi, sehingga antrian truk untuk mengambil pasir sangat panjang dan tentunya harga juga mengalami kenaikan,” ujar Herwani Rabu (2/8).

Dengan demikian, katanya pengusaha angkutan truk, pengusaha jasa kontruksi akan kesulitan untuk mendapatkan bahan tambang seperti pasir sehingga berdampak pada pekerja akan diistirahatkan karena susahnya mendapatkan material.

“Sampai saat ini pekerjaan belum jalan, dan tentunya jika pekerjaan terlambat dana APBD dan APBN juga ikut terancam tidak terserap, tentu ini akan terancam dikembalikan ke negara,” katanya.

Jika hal ini terus terjadi dan tanpa ada solusi dari pemerintah lanjutnya, tentu akan berdampak buruk terhadap pembangunan di Sambas.

“Kita berharap kepada pemerintah Kabupaten Sambas, dalam hal ini Bupati dan DPRD supaya bisa memberikan sulosi terbaik. Supaya tidak berlanjut-lanjut, bila perlu Pemda kabupaten Sambas mengajukan surat permohonan ke pusat terkait susahnya mengurus ijin pertambangan galian C,” harapnya.

Ia menambahkan, dampak lain yang disebabkan sulitnya material turut menimbulkan terjadinya pengangguran, karena pekerja seperti buruh bangunan tidak dapat bekerja, akibat bahan material sulit diperoleh.

(Gindra/Faisal)

Related Posts