Kejari Kapuas Hulu Sita Tiga Bidang Tanah Terdakwa Korupsi Prona

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kapuas Hulu menyita tiga bidang tanah milik Drs. Hifni di Desa Nanga Mantebah Kecamatan Mantebah Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (4/9).

Tiga bidang tanah tesebut memiliki luas 44.399 M2. Hifni sendiri adalah pensiunan Badan Pertanahan Nasional Kapuas Hulu yang menjadi terdakwa terkait kasus Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kapuas Hulu.

Kasi intel Kejari Kapuas Hulu, Acep Subhan Saepudin, SH, mengatakan penyitaan tersebut berdasarkan surat perintah Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Nomor : Print-15/Q.1.16/Fu.1/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017.

Menurutnya, Hifni terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2011 di Badan Pertanahan Kapuas Hulu oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk tanggal 14 Februari 2017 dengan putusan pidana penjara selama enam tahun.

Disamping itu Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 875.048.889,30,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh sen) apabila dia tidak dibayar uang pengganti dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

Acep mengungkapkan, sita eksekusi itu dilakukan untuk membayar uang pengganti yang tidak sanggup dibayar terdakwa Hifni Bin Suud sebagaimana Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dalam pasal 18 Ayat (2) itu dinyatakan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak sanggup membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa, dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” jelasnya.

Ditambahkan Ricki Rionart Panggabean Kasi Pidsus Kejari Kapuas Hulu mengatakan terdakwa Hifni telah terbukti secara sah, dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Oleh karena itu hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun serta pidana denda sebesar Rp200 juta.

“Karena terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” ungkapnya.

Ricki yang juga didampingi Joko Probo Winarto Kasi Datun Kejari Kapuas mengungkapkan, hakim juga memerintahkan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebsar Rp875 juta. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama satu satu bulan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh Jaksa.

Lanjut Ricky, harta yang disita oleh Jaksa, nantinya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama dua (2) tahun enam (6) bulan.

“Untuk plank sita eksekusi sudah kami pasang dilokasi tanah milik terdakwa Hifni diwilayah desa Mentebah,” tutupnya.

(Yohanes/Faisal)

Related Posts