KPU Kalbar Sosialisasikan Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat mensosialisasikan persyaratan pencalonan kepala daearah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Umi Rifdiawaty mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah ingin mensosialisasikan kepada partai politik, dan bakal pasangan calon perseorangan terkait persyaratan pencalonan, sesuai ditetapkan di dalam SK nomor 25 dan  26 di KPU Provinsi Kalbar.

“Menyangkut syarat pencalonan berupa sekurang-kurangnya 20 persen kursi atau 25 persen suara sah untuk partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta syarat dukungan minimal dan persebebaranya bagi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat tahun 2018,” katanya, Senin (18/9).

Dijelaskannya, untuk jumlah kursi sesuai dengan yang ditetapkan bahwa 20 persen itu adalah sekurang-kurangnya 13 kursi dari kursi DPRD yang ada di provinsi kalbar, sementara untuk dukungan calon perseorangan itu sekurang-kurangnya 300.883 dukungan, dan tersebar sekurang-kurangnya di delapan kabupaten/kota di Provinsi Kalbar.

“Tahapan sudah dimulai dari sekarang, dengan dimulainya sosialisasi ini, untuk pemungutan suara akan dilaksanakan pada Rabu 27 Juni 2018,”

Dirinya mengimbau kepada masyarakat Kalbar untuk ikut berpartipasi, serta mengawal pelaksaan Pilkada 2018 mendatang.

“Imbauan kami kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama mengawal pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati di empat kabupaten yakni, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Mempawah, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pontianak tahun 2018, agar berjalan dengan damai, demokratis, dan berintegritas,” pungkasnya.

Umi juga menyampaikan tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 yaitu pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan rentang waktu 12 Oktober 2017 sampai 11 November 2017, kemudian pembentukan Komisi Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada 3 April 2018 sampai 3 Juni 2018.

“Di bulan Oktober juga akan dimulai tahapan pendaftaran pemantau pemilihan, dari 12 oktober 2017 sampai  11 Juni 2018. Tahapan berikutnya adalah terkait pemilih, pemutakhiran data dan daftar pemilih, dimulai pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit), pada 20 Januari 2018 sampai 18 Februari 2018,” katanya.

Dijelaskanya, pencocokan dan penelitian itu nanti akan dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dan akan dilakukan rumah ke rumah oleh petugas KPU.

Kemudian penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) akan dilakukan pada 16 Maret 2018 sampai-17 Maret 2018. Pengumuman DPS untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat, dimulai 24 Maret 2018 sampai 2 April 2018. Pengumuman ini dilakukan secara manual dengan ditempel di kantor desa atau kelurahan, dan juga dapat dicek melalui system informasi data pemilih KPU di Sidalih. Kemudian penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 20 April 2018 sampai 21 April 2018.

“Penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dimulai 22 November 2017 sampai 26 November 2017, dimulai dari pukul 08.00 sampai 16.00 WIB di KPU provinsi. Ini di tingkat provinsi, sementara untuk kab/kota, untuk bakal calon bupati dan calon wakil bupati dimulai 25 November 2017 sampai dengan 29 November 2017 di KPU kabupaten/kota,” katanya.

Kemudian untuk pendaftaran pasangan calon baik dari partai politik, gabungan partau politik maupun pasangan calon perseorangan dimulai 8 Januari 2018 sampai 10 Januari 2018. Kemudian, untuk penetapan pasangan calon pada 12 Februari 2018.

“Setelah ada pasangan calon maka berikutnya ada tahapan-tahapannya,  masa kampanye cukup panjang, dari 15 Februari 2018 sampai 23 Juni 2018, masa tenang dimulai 24 Juni 2018 sampai 26 Juni 2018, pemungutan suara pada 27 Juni 2018,” pungkasnya.

(Sukardi/Faisal)

Related Posts