Warga Perumnas IV Datangi Kantor Gubernur dan DPRD Kalbar

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Setelah berunjuk rasa di kantor Gubernur Kalbar, warga Perumnas IV bergeser ke kantor DPRD Kalbar untuk menyampaikan aspirasi, dan beraudiensi terkait polemik kejelasan status wilayah Perumnas IV yang hingga hari ini masih menggantung.

“Kita akan menanggil pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini, khususnya Pemkab Kubu Raya, Pemkot Pontianak, dan Pemprov Kalbar,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Subhan Nur, Rabu (27/9).

Dirinya mengatakan akan mengkaji bahan-bahan yang telah disampaikan warga perumnas IV, dan akan menjadwalkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Ini belum kepada dua belah pihak. Dari satu pihak jelas bahwa kalau dianalisa beracu pada Undang-Undang yang lebih tinggi,” katanya.

Kemudian, Ketua Forum Peduli Masyarakat Perumnas IV menuturkan, sengketa wilayah yang terjadi di perumnas IV karena Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersikeras, bahkan mereka menunjukkan batas yang tidak sesuai dengan tercantum di dalam SK Gubernur Nomor 35 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kubu Raya, bahwa perumnas IV adalah bagian dari Kota Pontianak.

“Peta lokasinya itu, Perumnas IV itu tidak masuk dalam wilayah Kubu Raya, kenapa ditabraknya,” tuturnya.

Kemudian dari tokoh masyarakat, Abdul Gani menyampaikan rasa keberatan para warga, apabila Perumnas IV ini ditarik Kabupaten Kubu Raya, karena secara administrasi kependudukan mengikuti Kota Pontianak.

“Kita melihat bahwa selama ini Perum IV berjalan dengan aman, kok mau ditarik Kubu Raya, dengan komitmen bersama penduduk Perum IV tetap menjadi bagian dari Pontianak. Pada pemilihan daerah selalu menjadi bahan politik, mereka ingin menyelesaikan, sampai sekarang apa pun tidak ada,” katanya.

Bahkan, katanya KK dan KTP berstatus Kota Pontianak, dan masyarakat juga membayar pajak.

“Tapi nyatanya jalan kami hancur, tidak ada pembangunan. Gubernur harus bertanggungjawab atas SK yang dikeluarkannya itu. Rumah di Perumnas IV itu angka kreditnya itu kota pontianak, setelah kami menerima sertifikat ternyata Kabupaten,” pungkasnya.

(Sukardi/Faisal)

Related Posts