KI Kalbar Minta Setiap OPD Wajib Punya Website

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulyn menerangkan, setiap dinas wajib memiliki website sendiri. Menurut Rospita, setidaknya ada empat kategori informasi yang harus disediakan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pertama adalah masing-masing OPD harus mencantumkan informasi yang wajib tersedia mengenai Organisasinya.

“Misalnya mengenai profil badan publik, laporan keuangan, dan rencana tahunan dengan anggaran tersedia,” katanya yang ditemui saat berkunjung ke kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (4/10).

Dirinya mengatakan yang selanjutnya adalah website OPD harus menyediakan informasi yang sifatnya harus diterbitkan seketika.

“Informasi ini diberikan kepada masyarakat ketika misalnya ada terjadi bencana,” lanjutnya.

Ketiga yaitu jenis informasi yang tersedia secara berkala seperti laporan keuangan yang telah diaudit, serta yang terakhir adalah informasi yang dikecualikan. Dalam hal ini, organisasi pemerintah harus mengumumkan apa saja informasi yang masuk pengecualian.

“Sehingga masyarakat tidak perlu bolak balik tanya, data ini boleh tidak. Dengan melihat web itu, warga sudah tahu,” pungkasnya.

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengklaim jika Pontianak sudah melakukan keterbukaan informasi. Menurutnya hal itu sudah jadi bagian dalam layanan publik, terlebih Pontianak, yang telah dinobatkan sebagai kota dengan layanan publik terbaik.

Midji mengatakan saat ini semua OPD sudah terintegrasi. Dia memberi contoh, jika Standar Operasional Pelayanan (SOP) bisa diakses, tandanya keterbukaan informasi sudah dilakukan.

Data-data seperti APBD dan rencana pembangunan, sudah tersedia di website resmi Bappeda Kota Pontianak.

“Nanti kita integrasikan semua dan targetnya tahun depan semuanya sudah jadi tergabung di Gencil semua. Karena data sudah terintegrasi dalam satu data,” ujarnya usai menerima kunjungan rombongan Komisi Informasi Provinsi Kalbar di ruang kerjanya, Rabu (4/10).

Dia juga meminta Komisi Informasi tidak menilai suatu daerah ideal. Menurutnya sebutan ideal tidak mungkin dalam keterbukaan karena pasti akan ada kendala. Ia menyebut, kadang semuanya ingin serba cepat agar terkesan wah dalam penerapan. Padahal semua itu perlu proses dan harus dilakukan secara bertahap.

“Saya pernah ngomong sama salah seorang sekretaris dinas di Singapura, kalau penerapan sesuatu itu harus ada eksperimen. Terutama buat unit kecil dulu agar kegagalan itu tidak terlalu besar, dan uji coba dalam penerapan itu tidak hanya sekali,” katanya.

Selain itu, soal keterbukaan informasi, ada beberapa sengketa yang diselesaikan secara internal. Misalnya ketika orang minta surat tentang pembebasan lahan yang terjadi 30-40 tahun lalu. Mereka meminta surat itu hanya untuk bukti di pengadilan, maka hal demikian tidak bisa juga diberikan.

“Kita juga pilah dalam memberikan informasi. Contoh lainnya ada di PDAM, mengatakan air di lokasi ini keruh, di sana keruh dan besoknya timbul iklan mengatakan kalau gitu, kita pasang sumur bor saja. Inikan sebenarnya ada indikasi untuk merusak citra PDAM,” jelasnya.

Dirinya mengungkapkan hal semacam ini harus bijak dalam menjalankan. Aturan tertulis yang ada soal keterbukaan informasi, sudah dituliskan sejak awal.

“Karena penggunaan Iptek sekarang, bisa saja UU itu tertinggal,” pungkasnya.

(Imam/Faisal)

Related Posts