AGRA Kecam Aksi Brutal Polisi ke Jurnalis dan Warga Gunung Slamet

Banyumas, thetanjungpuratimes.com – Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengecam tindakan brutal aparat Polres Banyumas, yang membubarkan, menganiaya, dan menangkap peserta aksi damai warga penolak aktivitas tambang panas bumi PT Sejahtera Alam Energy (SAE).

“Polisi dan juga Satpol PP secara brutal membubarkan, memukul, dan melemparkan warga yang menolak aktivitas tambang yang merugikan itu ke dalam truk. Mereka juga menganiaya kawan-kawan jurnalis yang meliput,” kata Sekretaris Jenderal AGRA Rahmat Ajiguna, Rabu (11/10/2017).

Ia menjelaskan, aksi damai rakyat yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Slamet (ASS) di kompleks  kantor Bupati Banyumas pada Senin (9/10) tersebut, dimulai sejak pukul 20.00 WIB.

Warga yang mayoritas petani bertekad menginap di kantor itu hingga Bupati Achmad Husein mau menemui dan merekomendasikan ke Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Baturraden. Sebab, mereka menilai PLTP dan penampangan PT SAE berdampak negatif, terutama mengurangi sumber air bersih dari hutan Gunung Slamet.

Namun, pada pukul 22.00 WIB, aparat Polres Banyumas membubarkan paksa disertai tindakan kekerasan serta penangkapan.

”Data yang terhimpun setidaknya 24 orang ditangkap dan mengalami kekerasan, serta 28 orang lainnya mendapat penganiayaan. Polisi juga merusak memecahkan kaca mobil komando aksi, merusak sepeda motor milik peserta aksi dan merampas 2 ponsel,” terang Rahmat.

Selain peserta aksi, kata dia, polisi juga menganiaya wartawan dan merampas sejumlah kamera jurnalis. Polisi mengintimidasi jurnalis agar menghapus seluruh video dan foto saat mereka secara brutal membubarkan aksi massa.

“Kami mengecam keras tindakan brutal polisi tersebut. Kami meminta polisi membebaskan seluruh warga yang ditahan, tanpa syarat,” tegasnya.

Tak hanya itu, kata Rahmat, sikap bupati yang tidak bersedia menemui dan menyerap aspirasi warganya juga menuai kekecewaan.

”Kami mengecam tindakan bupati yang memilih lepas tanggungjawab dan menuntut kepada bupati mengambil tanggungjawab penuh terhadap korban dan berbagai kerugian. Kami menuntut kepada Bupati Banyumas mengambil keputusan untuk memenuhi tuntutan warganya,” tukasnya lagi.

Selain itu, AGRA dan ASS bakal terus mendesak Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral untuk mencabut surat keputusan Nomor 4577k/ 30/MEM/2015 supaya aktifitas PT SAE dihentikan.

(suara.com/muh)

Related Posts