DPRD : Zona Hijau Pontianak Harus Dipertahankan

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Keterbatasan lahan yang ada di Kota Pontianak untuk dilakukan pembangunan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) disadari oleh DPRD Kota Pontianak benar adanya. Berkaitan hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin, mengatakan, jika pihaknya tengah melakukan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Heri menyadari lahan Kota Pontianak semakin hari semakin sempit. Apalagi Kota Pontianak hanya memiliki luas wilayah 107 KM persegi. Namun ia kurang setuju jika pemerintah disebut membatasi pembangunan perumahan. Menurutnya hal itu bukannya dibatasi, namun lebih di tata ulang.

“Ndak bisa dibatasi kalau masalah itu, itu kan hak orang. Tapi masalah izin dan perizinan mungkin butuh penataan lebih lanjut. Misalnya pembangunan itu kalau bisa gedung jangan lagi menyamping, tapi meningkat keatas,” kata Heri yang ditemui pada Jumat (3/11).

Seperti yang telah dikatakan oleh Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, sebelumnya, jika pun ada wilayah yang dijadikan untuk lokasi pembangunan baru paling mungkin hal itu dilakukan di daerah Batu Layang yang masuk wilayah Kecamatan Pontianak Utara. Padahal, Pontianak Utara merupakan area zonasi jalur hijau yang notabene tidak boleh diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan, termasuk perumahan.

Namun Heri mengatakan, akan melihat lebih lanjut mengenai hal ini apakah memang zona hijau itu perlu sedikit dikurangi dengan tidak mengesampingkan beberapa ketentuan yang ada. Misalnya menilik pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatakan bahwa wilayah kota harus memiliki zona hijau paling sedikit 30 persen dari luas wilayahnya.

“Tapi dalam konteks zona hijau pembangunan di Kota Pontianak ini kan bisa kita lihat di trotoar saja sudah hijau. Ini yang nanti kita bahas apakah bisa masuk dalam definisi konteks pemenuhan zona hijau itu sendiri atau tidak. Karena kita juga butuh perumahan itu misalnya untuk para pegawai negeri yang belum punya rumah, otomatis zona hijau ini akan dikurangi untuk itu,” lanjutnya.

Dia menegaskan zona hijau harus dipertahankan. Tinggal bagaimana paradigma baru dalam penetapan zona hijau dilakukan. Kalau pun berubah jadi kawasan perumahan, jalur hijau itu harus tetap diganti. Misalnya dengan menyulap pekarangan kantor dengan banyak pohon. Juga gedung-gedung tinggi, mesti ada tanaman hijau.

“Jadi nanti bisa dikomulatifkan walau zona hijau, karena kepentingan lahan tadi diubah, maka nanti untuk menggantinya diubah perkantoran mungkin sekarang harus hijau,” pungkasnya.

(Imam/Muh)

Related Posts