KY Sinergitaskan Peran Bersama Jurnalis Wujudkan Peradilan Bersih

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Komisi Yudisial Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Barat mengadakan konsolidasi untuk menciptakan sinergitas perannya bersama dengan jurnalis dan media lokal yang ada di Kalbar untuk mewujudkan peradilan bersih. Kegiatan ini digelar pada Kamis (9/11).

Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial, Arie Sudihar, mengatakan konsolidasi ini bertujuan untuk mengikutsertakan peran para Jurnalis untuk mewujudkan proses peradilan yang bersih.

Untuk itu, masyarakat Kalbar secara luas perlu tahu mengenai keberadaan KY serta apa saja yang menjadi tugas dan fungsinya. Penyebaran informasi mengenai hal inilah yang akan sangat membutuhkan peran aktif Jurnalis sebagai orang yang menjadi ujung tombak sajian informasi dalam media massa baik itu cetak maupun elektronik.

“Komisi Yudisial ini personilnya terbatas, sementara wilayah Kalbar ini kan luas. Peran Jurnalis lah yang sangat diperlukan untuk menyebarkan informasi mengenai adanya Komisi Yudisial ini sampai ke daerah yang sulit dijangkau,” katanya.

Dengan mengetahui tentang adanya Komisi Yudisial, masyarakat menjadi tahu kemana mereka akan mengadukan laporan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran kode etik, atau pedoman perilaku oleh hakim baik dalam hal memutuskan perkara maupun, saat masih dalam proses persidangan.

“Hukum dan etika itu seperti badan dan ruh, apabila etika hakim itu sudah kita tegakkan maka hukum yang bersih juga otomatis akan tegak,” lanjutnya.

Selain itu, KY juga menginformasikan mengenai peran pentingnya untuk menjaga kehormatan dan keluruhan martabat hakim. KY memiliki wewenang untuk mengambil langkah hukum terhadap perilaku dari perseorangan, atau kelompok yang dianggap merendahkan maupun menghina kehormatan hakim.

“Biasanya orang yang kalah dalam perkara itu kalap, polisi pun didepannya dia tidak perduli. Terlanjur emosi seperti ini kadang sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada hakim yang memimpin persidangan misalnya,” jelas Arie.

Tak hanya serangan verbal secara langsung, hal ini juga berlaku bagi penyerangan terhadap martabat Hakim dalam bentuk tulisan lewat berbagai media. Terlebih lagi di era keterbukaan informasi saat ini, penggunaan media sosial sebagai perpanjangan pikiran seseorang seperti sudah tidak terkendali.

Namun, tentu saja tak langsung setiap pressure terhadap Hakim akan dikategorikan dalam konteks penghinaan. Akan ada ahli serta komisioner KY yang dikhususkan menangani bidang ini untuk melihat apakah yang dilontarkan seseorang terhadap Hakim tersebut masih tergolong kritik yang wajar, atau sudah masuk dalam ranah merendahkan.

“Mengkritik dengan menyertakan fakta yang ada, misalnya kejanggalan-kejanggalan dalam proses persidangan itu wajar. Tapi kalau sudah mulai beropini, menjurus pada menuduh Hakim melakukan hal tercela tanpa menyertakan bukti ini yang bisa dikategorikan dalam penghinaan,” terangnya.

Dalam konsolidasi ini juga KY mengajak para Jurnalis yang hadir untuk berdiskusi seputar permasalahan yang masih dalam ranah penanganannya, ataupun jika ada informasi mengenai KY yang masih belum jelas. Dirinya berharap, peran Jurnalis dan Media dalam menyampaikan peran dan informasi mengenai KY dapat meningkatkan partisipasi publik untuk bersama-sama mewujudkan peradilan yang bersih.

(Imam/Faisal)

Related Posts