Nihil Bantuan Pemerinta Pusat, BPBD Kapuas Hulu Tidak Terbentuk

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebelumnya telah terbentuk di Kabupaten Kapuas Hulu, akan tetapi seiring perubahan nomenklatur pada awal tahun 2017, BPBD sudah dihapuskan dari struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bumi Uncak Kapuas.

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, menegaskan, pihaknya belum ada rencana untuk membentuk BPBD kembali. Menurutnya, membentuk OPD tidaklah mudah.

“Kami belum ada rencana membentuk (BPBD) itu lagi. Kalau membentuk (BPBD) itu sama juga kita merubah Perda lagi sebab OPD itu dibuat ada perdanya,” tegas Bupati, Minggu (12/11).

Bupati mengatakan, pembentukan OPD butuh banyak pertimbangan dan perhitungan, sebab OPD tetap membutuhkan biaya rutin setiap tahunnya. Biaya yang dikeluarkan untuk OPD tentu cukup besar dan itu harus disesuaikan lagi dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Membentuk satu organisasi itu besar biayanya, mulai dari operasional, rutin dan lainnya. Tidak bisa sembarangan,” ucap Bupati.

Bupati mengatakan, Pemkab Kapuas Hulu serba salah, ketika BPBD dibentuk tidak juga pernah mendapat bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat.

“Dulu ribut minta dibentuk, sudah dibentuk lalu apa yang ada dikasi. Jalan yang hancur karena bencana juga tidak dibantu,” tutur Bupati.

Kemudian melihat dari potensi bencana yang kerap terjadi di Kapuas Hulu, kata Bupati, pihaknya menilai BPBD belum terlalu diperlukan. Akan tetapi bagian penanggulangan bencana tetap ada, dan melekat di Satpol PP.

“Memang kalau Kapuas Hulu masalahnya adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, ini tidak separah seperti bencana di Jawa. Hal ini yang jadi pertimbangan kami kemarin BPBD dihapuskan, tapi tetap ada bidangnya yang mengurus bencana itu,” jelas Bupati Kapuas Hulu dua periode ini.

(Yohanes/Muh)

Related Posts