Keluarga Ini Bantah Berikan KTP Untuk Dukung Paslon Syarif Usmulyani-Deni Hermawan

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Mahrani, salah satu warga Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, merasa terkejut saat tim verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak mendatangi kediamannya di Jalan Perdana, pasalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik keluarganya dicatut untuk mendukung pasangancalon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, yaitu pasangan Syarif Usmulyani dan Deni Hermawan.

“Minggu yang lalu, dari petugas verifikator KPU Kota Pontianak, datang ke rumah untuk verifikasi apakah benar kami memberikan dukungan kepada salah satu calon, nah pada saat itu ada tiga KTP, tiga data yang digunakan mereka, KTP orangtua saya, adik saya maupun istri saya, yang anehnya, kami merasa tidak pernah sama sekali memberikan dukungan kepada pasangan tersebut, bahkan KTP istrinya saya sudah tiga tahun hilang,” ungkap Mahrani, Rabu (20/12).

“Tulisan pada kertas dukungan tersebut menggunakan dua warna tinta, dan bentuk tulisannya berubah-ubah, logika sederhananya, kalau istri saya menulis, maka tulisannya minimal sama persis dari atas sampai bawah, dengan waktu yang sama,” jelasnya.

Mengetahui hal tersebut, Mahrani langsung melapor ke KPU Kota Pontianak, membuat surat pernyataan dengan mengisi formulir BA 5 KWK, bahwa pihak keluarganya tidak pernah memberikan dukungan kepada calon tersebut.

“Kami lapor kepada pihak RT, dari mana foto copy KTP kami bisa didapatkan mereka, bahkan mereka itu sampai memalsukan tandatangan yang sama persis dengan KTP itu, dan kami sampaikan ke KPU bahwa hal itu tidak benar,” tuturnya.

Dirinya berencana akan menemui Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk mendiskusikan pencatutan KTP keluarganya tersebut. Menurutnya, pencatutan KTP tersebut bukan pembelajaran yang baik untuk demokrasi bangsa Indonesia.

“Bagaimana mau jadi pengayom, kalau proses untuk mencalonkan diri saja sudah curang, dan itu suatu kekeliruan. Kemudian, untuk dibawa ke ranah hukum, sampai saat ini belum, tapi kalau masih terjadi hal-hal demikian, yang kita rasa memang perlu diberikan pendidikan politik, maupun pendidikan hukum bagi pelaku-pelaku tersebut, memang harus kita laporkan karena ini pemalsuan,” pungkasnya.

(Sukardi/Faisal)

Related Posts