Ginandjar Kartasasmita Dituding Bertanggung Jawab Soal Freeport

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Eksponen aktivis 98 Haris Rusly merasa geram dengan manuver elite korup yang lepas tangan akan salah kelola negara sehingga merugikan negara dan rakyat luas. Sebagai contoh, lamban dan lemahnya wibawa negara dalam negosiasi perpanjangan izin PT Freeport Indonesia, yang kian merugikan negara dan kepentingan rakyat yang lebih luas.

“Perpanjangan Kontrak Karya Freeport pada 30 Desember 1991 menjadi sebuah kesepakatan yang melilit negara Indonesia hingga saat ini. Ribuan triliun hilang, padahal Freeport aset strategis bangsa yang dapat menjadi modal menyejahterakan rakyat,” ujar aktivis 98 Haris Rusly melalui pesan elektronik kepada media, Selasa (26/12).

Haris mencatat, Ginandjar Kartasasmita selaku Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) di era Orde Baru, telah bertindak menjadi ‘Brutus’ yang mengkhianati negara dalam kasus Freeport dengan memberikan kemudahan perpanjangan izin di tahun 1991. Akibat dari Kontrak Karya tahun 1991 tersebut yang memungkinkan PT Freeport mempunyai landasan hukum mengajukan perpanjangan kontrak setiap saat hingga kini.

Di periode akhir Presiden Soeharto tahun 1998, Ginandjar Kartasasmita membuktikan dirinya selaku ‘American Boy.’ Pada 20 Mei 1998 di Kantor Bappenas, Ginandjar memimpin 14 menteri untuk mundur dari kabinet yang baru dibentuk.

Rezim Soeharto sedang oleng menghadapi multi krisis, mulai dari devaluasi rupiah, kelangkaan sembako, kerusuhan sosial, konflik elite, pertikaian internal ABRI (kini TNI/ Polri), hingga gelombang gerakan mahasiswa yang makin membesar di berbagai kota.

Ketika sejumlah menteri ‘golden boy’ melompat ke luar, kapal besar Orde Baru itu kehilangan keseimbangannya.

“Akhirnya, Pak Harto tenggelam oleh pengkhinatan orang dalam,” ujarnya.

Haris menuding Ginandjar menumpangi gerakan mahasiswa tahun 1998 bagaikan mandi di dalam kolam yang bersih.
Eksponen gerakan mahasiswa 1998 di Yogyakarta tersebut menilai Ginandjar seperti Brutus, karena harta kekayaannya diduga diperoleh dari kejahatan korupsi dan pengkhianatan terhadap negara.

Sebagaimana Brutus, pengkhianatan Ginandjar ke Soeharto sesungguhnya tidak untuk membela kepentingan rakyat dan negara. Tetapi dilakukan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya sendiri, yang mengatasnamakan rakyat dan reformasi.

“Karena itu, jika saat ini, sedang berlangsung pertikaian antara Rezim Joko Widodo dengan rakyat terkait kesepakatan Freeport, sembunyi ke mana Ginandjar? Jika saat ini berlangsung sengketa tak berujung antara Menteri ESDM versus Freeport, di mana gerangan sang Brutus Ginandjar Kartasasmita?,” pungkas Haris.

(Suara.com/Faisal)

Related Posts