Dua BUMD di Kapuas Hulu ini Tidak Ada Masukan ke Kas Daerah

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah untuk penyertaan modal pada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PT. Uncak Kapuas Mandiri (PTUKM) serta PD. Uncak Kapuas (PDUK). Namun pada tahun 2017 hanya PDAM yang memberikan pendapatan ke kas daerah kabupaten Kapuas Hulu.

Kabag Ekonomi pada Setda Kapuas Hulu, Agustinus Stormandi mengatakan, tiga BUMD tersebut tidak setiap tahun mendapatkan penyertaan modal. Pada tahun 2017 lalu, PDUK mendapat hibah tanah dari Pemda Kapuas Hulu, sedangkan PTUKM dapat penyertaan modal Rp4 miliar dan PDAM dapat Rp5 miliyar.

“PDUK itu dapat hibah tanah seluas 3.740 meter persegi. Hitungannya itu Rp2 juta permeter. Ini ada konsultan yang menghitung, memang kalau dilihat angkanya sangat mahal,” paparnya, Senin (15/1).

Memang kata Agus, Pemda sangat berharap ada kontribusi dari BUMD. Apalagi sumber pendapatan di Kapuas Hulu menurun karena sejumlah sumber pendapatan telah beralih tangan ke Pemprov Kalbar.

“PDAM ada pemasukan daerah Rp50 juta, itu sepanjang 2017. Kalau PDUK dan PTUKM belum ada pemasukan,” papar Agus.

Memang ada beberapa bentuk usaha dan baru berjalan oleh PDUK dan PTUKM. Itu menyebabkan tidak ada bentuk pendapatan berupa keuntungan ke daerah.

Untuk memantau kinerja BUMD ada Dewan Pengawas dari unsur pemerintah dan masyarakat.

“Pengawas memang monitor terus, cuma fungsi pengawasan itu masih harus dimaksimalkan, apakah pertriwulan harus ada laporkan dari BUMD,” tuturnya.

Rencana kerja BUMD memang harus dipresentasi ke dewan, tapi sebelumnya di verifikasi ke Bagian Ekonomi.

“Jangan sampai dicap BUMD itu sekedar tempat tampung pejabat yang tidak aktif,” guyonnya.

Memang profit oriented itu harus ada. Sesuai aturan Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 212 tahun 2017 tentang persen tase laba ril.

“Sebanyak 30 persen dari laba rili usaha di stor ke kas daerah,” ujar Agus.

Ia menambahkan, pada tahun 2018 ada dua BUMD yang dapat penyertaan modal. PDUK Rp 4 milyar dan PDAM Rp 5 milyar. Sedangkan PTUKM memang tidak ada.

“Memang untuk PTUKM masih memaksimalkan penyertaan modal sebelumnya untuk usaha SPBU,” ujarnya.

(Yohanes/Faisal)

Related Posts