Ide Tjahjo Pancing Kegaduhan Politik

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Mencermati usulan Mendagri Tjahjo Kumolo terkait penjabat gubernur dari Polri, Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi mengatakan ide mendagri telah memancing kegaduhan politik. Hal ini dinilai Arwani tidak bagus dalam konteks menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional dan kontraproduktif atas imbauan Presiden.

“Argumentasi yang disampaikan Mendagri menempatkan Pj Gubernur dari polisi aktif dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan tersebut terbuka untuk diperdebatkan. Apabila merujuk data Polri, daerah rawan dalam pilkada juga terjadi di Sulawesi Selatan yang Gubernurnya akan berakhir pada April 2018 mendatang. Pertanyaannya mengapa Sulsel tidak ditunjuk Pj Gubernur dari Polisi aktif?,” katanya di Jakarta, Senin (29/1).

Untuk menjaga kondusifitas politik nasional di tahun politik ini, Arwani menyarankan Tjahjo supaya mengurungkan niatnya. “Saya menyarankan agar gagasan dan rencana tersebut diurungkan. Sikap ini juga selaras dengan imbauan Presiden agar elit tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu,” katanya.

Menurutnya, rujukan Mendagri dengan mengutip Pasal 4 ayat (2)  Permendagri No 1 Tahun 2018 tentang Cuti Di Luar Tanggungan dengan menganalogikan pejabat madya tingkat pusat/pemrprov dengan inspektorat jenderal (irjen) atau mayor jenderal (mayjend) di TNI/Polri merupakan analogi yang tidak tepat.

“Menyetarakan aparatur sipil negara dengan polisi atau TNI merupakan tindakan yang misleading,” jelasnya.

Dijelaskan Arwani, ketentuan Pasal 202 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pejabat Gubernur berasal dari jabatan tinggi madya dalam regime ASN setingkat Eselon I di Kemendagri sendiri. Hal ini berlaku juga untuk pejabat Bupati/Walikota adalah pimpinan tinggi pratama dari Pemda Tingkat Provinsi.

“Gagasan ini juga secara nyata dan meyakinkan menabrak sejumlah regulasi seperti Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan jabatan ASN dapat diisi oleh prajurit TNI/anggota polisi hanya berada di tingkat pusat,” bebernya.

Di samping itu, ide tersebut juga bertentangan dengan Pasal 13 huruf a,b dan c UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menyebutkan tugas pokok polri adalah memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

“Juga, Ketentuan Tap MPR Nomor VII /MPR/2000, Pasal 10 ayat (3) menegaskan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.  Kedua pejabat yang diusulkan adalah polisi aktif sehingga tidak boleh menjabat di luar kepolisian,” pungkasnya.

(Rimanews.com/Faisal)

Related Posts